<![CDATA[Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak bararti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian terkait dengan hambatan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam pemberantasan Teorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan secara preventif dan represif tindak berjalan secara maksimal. Hal ini terkait juga dalam hal: Penangkapan dan Penahanan, Kegiatan Pendahuluan (Precursor Activities) Terorisme sebagai suatu Tindak Pidana, Data Intelijen sebagai alat Bukti dan Deradikalisasi.]]>
Copyrights © 2022
