Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARISTO Jurnal Ilmiah Publika Journal Evidence Of Law Jurnal Hukum Indonesia Humaniorum Journal
Amsori Amsori, Amsori
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 MENGENAI TINDAK PIDANA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM Rizki, Fikri; Amsori, Amsori
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.422

Abstract

Indonesia is a country that adheres to democratic principles in its system of government. Indonesia has three institutions that are responsible for ensuring the implementation of democratic elections run well. This study is entitled legal analysis of the application of Law No. 7 of 2017 concerning criminal acts in the general election process. With the formulation of the problem, namely how the role of integrated law enforcement centers in election law enforcement and how law enforcement against election crimes based on Law Number 7 of 2017. Using normative juridical legal methods. Conclusion: Indonesia is a country that adheres to democratic principles in its system of government. Indonesia” has three institutions that are responsible for ensuring the implementation of democratic elections run well.
Changes in Coalition Patterns of Ideological Political Parties to Transactional Pragmatists President Joko Widodo's Leadership Period 2014-2024 Amsori, Amsori; Yuswarni, Yuswarni; Yandra, Alexsander; Aryanto, Aryanto; Karim, Muqaddim; Arizal, Arizal
ARISTO Vol 12, No 3 (2024): Election and Regional Election in Indonesian
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i3.8996

Abstract

This study discusses changes in the coalition pattern of political parties in the leadership period of President Joko Widodo who was elected in 2014 and 2019, this research uses a descriptive qualitative method with a literature/literature study approach, so the results show that in the first period the coalition pattern that was built was an ideological coalition pattern, but this pattern changed to transactional pragmatism, because the Coalition of political parties pro-president Joko Widodo's government experienced successive defeats in parliament, One of the defeats did not get a leadership seat in parliament because it lost the number of votes in parliament, so the ideological coalition pattern turned into a transactional pragmatic coalition, where President Joko Widodo attracted opposition parties, namely PPP, Golkar and PAN, to join the pro-government coalition, by sharing ministerial seats, with the aim that the government coalition could win in parliament in determining policies. In the second period of Joko Widodo's presidency, he became more pragmatic because Prabowo, who was Joko Widodo's rival, was drawn into a coalition with the government by giving Prabowo the position of Minister of Defense, so that the impact caused by democracy became unstable, because opposition parties were getting weaker and many policies in their determination were controversial, including the Job Creation Law, revision of the KPK Law, the IKN Law and the dissolution of organizations considered radical by the government.
Mengenal Sunnah, Bid’ah dan Inkar Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam Arum Nugroho, Meysita; Amsori, Amsori
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.594 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.1

Abstract

Pendahuluan: Manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Sumber dari pengetahuan ada dua macam yaitu naqli dan aqli. Sumber bersifat naqli ini merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sumber yang sangat otentik bagi umat Islam dalam hal ini adalah Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah. Tujuan: Mengetahui pengertian sunnah, bid’ah dan inkar sunnah dalam perspektif hukum islam. Metode: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Hasil Pembahasan: As-Sunnah adalah suatu (perintah) yang berasal dari Nabi SAW namun tidak bersifat wajib. Bid’ah berasal dari kata bada’a yang artinya sesuatu perkara yang baru. Ingkar artinya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak digambarkan dalam hati. Kesimpulan: bid’ah adalah menciptakan sesuatu yang baru dan tidak ada contoh dari nabi sebelumnya baik sebelum nabi diangkat menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul, hanya saja diantaranya ada yang baik dan ada yang buruk. Sedangkan ingkar sunnah terdiri dengan tiga paham yang berbeda, yaitu; mereka yang menolak hadis Rasulullah secara keseluruhan, mereka yang menolak hadis-hadis Rasulullah kecuali hadis yang mengandung ajaran yang ditemukan nashnya dalam Al-quran, dan mereka yang menolak hadis aahad dan hanya menerima hadis mutawatir.
Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Amsori, Amsori
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.485 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.2

Abstract

Pendahuluan: Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau kelompok tertentu kepada orang lain tanpa didasari atas kerelaan terhadap korban yang dilakukan secara sadar dan sengaja, maka perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan karena tidak hanya merugikan orang, baik pribadi atau kelompok secara fisik yang menjadi korban, tetapi juga merugikan mental jasmaniah dan rohaniah. Tujuan:  menganalisis penanggulangan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan qanun jinayat melalui pendekatan keadilan restoratif. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan keadilan restoratif. Hasil Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian peradilan adat oleh masyarakat Aceh dipandang sebagai alternatif awal dan memiliki potensi positif ditengah semakin banyaknya masalah yang bisa diatasi oleh masyarakat tanpa harus pergi ke aparat penegak hukum. Kesimpulan: Qanun Jinayat menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku perkosaan dan menjatuhkan hukuman perkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat.
Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP Tanujaya, Antonyo Hartono; Amsori, Amsori; Nugroho, Meysita Arum
HUMANIORUM Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i2.114

Abstract

This scientific article analyzes the criminal sanctions against perpetrators of hoax dissemination on social media based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. This research employs a normative legal research approach to examine the provisions within both legal instruments. The results indicate that the UU ITE generally provides more severe sanctions compared to the KUHP for the crime of spreading hoaxes, particularly in the context of electronic transactions and hate speech. Nevertheless, the effectiveness of these criminal sanctions in preventing the spread of hoaxes remains debatable, and this study concludes that a more comprehensive approach involving legal, educational, and technological aspects is necessary.
UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Saputra, Sulung Bayu; Amsori, Amsori
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7528

Abstract

Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak bararti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian terkait dengan hambatan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam pemberantasan Teorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan secara preventif dan represif tindak berjalan secara maksimal. Hal ini terkait juga dalam hal: Penangkapan dan Penahanan, Kegiatan Pendahuluan (Precursor Activities) Terorisme sebagai suatu Tindak Pidana, Data Intelijen sebagai alat Bukti dan Deradikalisasi.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDANAAN UNTUK KEPENTINGAN TERORISME (Studi Kasus Putusan Nomor: 1387/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr) Kaputra, Risno; Amsori, Amsori
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8082

Abstract

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan tertentu, baik kepentingan politik, Kelompok dan golongan yang berdampak pada terusiknya keamanan.  Terorisme terorganisasi dan mempunyai jaringan yang sangat luas, bermacam macam kelompok dan sangat tersembunyi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji penegakan hukum pendanaan terorisme yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Terorisme akan tetap berjalan meskipun pimpinan mereka sudah ditangkapkan dan diamankan. Hal tersebut bejalan karena kegiatan dan pendanaan terhadap organisasi tersebut terus berjalan dan mengalir atas tanggung jawab dari orang yang dipercayai oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, pendekatan secara suspectif tidak lagi dapat menjadi cara yang efektif, sehingga diterbitkan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2013 tentang sanksi pidana bagi seseorang yang menyalurkan dana untuk kepentingan terorisme.
Co-Authors Alexsander Yandra, Alexsander Arizal, Arizal Arum Nugroho, Meysita Aryanto Aryanto Kaputra, Risno Karim, Muqaddim Nugroho, Meysita Arum Rizki, Fikri Rizky Isnia, Debby Saputra, Sulung Bayu Suparmin, Entol Tanujaya, Antonyo Hartono Yuswarni Yuswarni