<![CDATA[Penelitian ini membahas implikasi pemisahan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari keuangan negara terhadap tata kelola korporasi, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum BUMN atas kerugian keuangan. Sebagai badan usaha dengan orientasi keuntungan, BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur. Meskipun pemisahan keuangan telah terjadi sesuai Undang-Undang BUMN, pertanggungjawaban BUMN tetap diarahkan pada pelayanan masyarakat dan keberlanjutan operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan keuangan memastikan kemandirian BUMN dalam mencapai tujuan anggaran UUD. Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum yang mengatur pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dan BUMN, menjelaskan bahwa kerugian BUMN tidak otomatis dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi hukum kerugian keuangan BUMN, meskipun dapat menimbulkan tuduhan tindak pidana korupsi, bergantung pada pemahaman bahwa kekayaan negara yang disetor menjadi modal BUMN adalah milik BUMN sebagai badan hukum privat. Pemisahan kekayaan ini menjadi faktor penentu dalam menilai dampak hukum dan keberlanjutan operasional BUMN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan tanggung jawab hukum BUMN dalam konteks pemisahan keuangan dan menghadapi kerugian keuangan.]]>
Copyrights © 2024
