Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya Kevin, Emmanuel; Syahputri, Martika Dini
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8920

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi pemisahan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari keuangan negara terhadap tata kelola korporasi, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum BUMN atas kerugian keuangan. Sebagai badan usaha dengan orientasi keuntungan, BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur. Meskipun pemisahan keuangan telah terjadi sesuai Undang-Undang BUMN, pertanggungjawaban BUMN tetap diarahkan pada pelayanan masyarakat dan keberlanjutan operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan keuangan memastikan kemandirian BUMN dalam mencapai tujuan anggaran UUD. Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum yang mengatur pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dan BUMN, menjelaskan bahwa kerugian BUMN tidak otomatis dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi hukum kerugian keuangan BUMN, meskipun dapat menimbulkan tuduhan tindak pidana korupsi, bergantung pada pemahaman bahwa kekayaan negara yang disetor menjadi modal BUMN adalah milik BUMN sebagai badan hukum privat. Pemisahan kekayaan ini menjadi faktor penentu dalam menilai dampak hukum dan keberlanjutan operasional BUMN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan tanggung jawab hukum BUMN dalam konteks pemisahan keuangan dan menghadapi kerugian keuangan.
Pemenuhan Hak Asasi Politik Para Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Warga Surabaya Suryawati, Nany; Syahputri, Martika Dini
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 5 Nomor 1, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v5i1.2107

Abstract

The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) Article 1 paragraph (2), states that sovereignty is in the hands of the people, which means that the Indonesian is a democratic country based on the constitution, because in paragraph (3) it is also said that Indonesia is a legal state. This popular sovereignty, especially in the political field, means that the people vote or elect their representatives to manage he government through general elections. It is reaffovured in article 1 paragraph (3) and article 2 paragraph (1) that MPR< DPR and DPRD are elected through general elections. Likewise in article 27 paragraph (2), article 28 paragraph (1), article 28 E paragraph (2) and article 28 I paragraph (5). Therefore, thus research uses empirical juridical research methods, because it is related to legal awareness among citizens, especaily regarding the use of voting rights in general elections as an effort to uncrease the number of votes in the upcoming 2024 general elections. Especailly for residents in one of the community unit in Klampisngasem sub-district, Sukolilo sub-district, Surabaya. The increasing number of prospective first-time voters since 2020 requires socializations regarding understands of voting rights so that citizens have legal awareness regarding voting rights as regulated in the 1945 NRI Constitution. This outreach s an effort to increase the number of first-time voters among citizens in the 2024 general elections. Increasing the number of first-time voters shows that the process of implementing the principles of democracy in Indonesia is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.