<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem hukum di Indonesia. Digitalisasi mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi hukum, sistem peradilan, hingga penegakan hukum. Artikel ini menganalisis bagaimana teknologi mendorong pembaruan regulasi seperti UU ITE dan UU PDP, serta penerapan sistem peradilan elektronik seperti e-Court dan e-Litigation. Di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti meningkatnya kejahatan siber, kesenjangan akses digital, rendahnya literasi hukum digital, serta ancaman terhadap privasi data. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membawa efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan reformasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan penguatan kebijakan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum digital yang adil dan inklusif.]]>
Copyrights © 2025
