<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaruh ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) terhadap perkembangan kebijakan antikorupsi di Indonesia sejak tahun 2006. Dengan skor Indeks Persepsi Korupsi yang bertahan di angka 34/100 pada tahun 2022, Indonesia terdorong untuk mengadopsi standar internasional melalui UNCAC. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengkaji dokumen hukum, regulasi kebijakan, dan laporan kelembagaan. Hasil menunjukkan bahwa ratifikasi UNCAC telah secara signifikan memperkuat kerangka hukum antikorupsi di Indonesia melalui reformasi kebijakan, penguatan lembaga seperti KPK dan PPATK, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset. Namun, tantangan masih terjadi pada tahap implementasi, antara lain ketidaksesuaian regulasi, fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya korupsi yang mengakar. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menjelaskan keterkaitan antara hukum internasional dan kebijakan nasional, serta secara praktis dengan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi antikorupsi di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
