Garuda - Garba Rujukan Digital

RELEVANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGANALISIS KASUS PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA WANITA dan ANAK-ANAK, SEBAGAI SALAH SATU JENIS KEJAHATAN TRANSNASIONAL Eva Arief
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 14, No 1 (2016): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Transnational crime is a crime that crosses state borders, is part of the International crime. Perceived transnational crime continues to increase, so that the international community has agreed on an International treaty "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes" signed in Palermo, Italy in December 2000. The Convention is complemented by two protocols, namely "Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea "and the" Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons ". Protocol The second is the basis for countries to combat human trafficking, especially women and children, in which this crime is transnational crime is growing faster than most crimes because of international organized crime regarded human beings as a commodity that can generate profit very large.

POLITIK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI ERA GLOBALISASI Eva Arief
Jurnal JURISTIC Vol 1, No 02 (2020): Jurnal JURISTIC
Publisher : Jurnal JURISTIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hubungan internasional dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi negara dan menjadi salah satu tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alenia Ke-Empat yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan negara ini menjadi dasar bagi Indonesia melakukan hubungan internasional. Dengan demikian arahan politik hukum di bidang perjanjian Internasional secara instrumental telah dijabarkan dalam UUD NRI 1945. Di tingkat ASEAN telah ditentukan politik hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memberlakukan perdagangan bebas (free trade), pasar bersama dan menjadi basis produksi. Politik hukum di tingkat ASEAN ini telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai undang-undang yang di dalamnya memasukkan ketentuan yang bercirikan adanya perdagangan bebas di wilayah Indonesia dengan memberlakukan yang sama tanpa membedakan negara modal itu berasal. Politik hukum yang merupakan agenda bersama di wilayah ASEAN ini secara khusus disepakati pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan di mana terdapat aliran bebas barang dan jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Hal ini menjawab tantangan jaman di era globalisasi yang menuntut perubahan-perubahan global di bidang ekonomi yang berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan kapitalisme internasional. Namun Masyarakat Ekonomi ASEAN memilih bentuk politik hukum neoliberalisme, yang dianut oleh rezim ekonomi internasional yang sangat berpengaruh, yaitu IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO). Perjanjian dalam WTO mengikat pemerintah secara hukum, sehingga tidak bisa menjalankan kebijakan baru yang bertentangan dengan aturan WTO. Pemberlakuan liberalisasi perdagangan dunia ke dalam norma hukum perjanjian perdagangan global diamanatkan ke dalam perjanjian perdagangan dunia sehingga memudahkan adanya integrasi pemberlakuan yang lebih mendalam ke negara-negara kawasan regional, termasuk ke dalam organisasi internasional regional seperti ASEAN.

PERAN ORANG TUA TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT DIFTERI PADA ANAK : THE ROLE OF PARENTS ON PREVENTING THE SPREAD OF DIPHTHERIA IN CHILDREN Agus Wibowo; Eva Arief
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Difteri merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria pada hidung dan tenggorokan manusia dan pada beberapa kasus menyerang kulit. Difteri tergolong ke dalam penyakit menular mematikan yang dulu pernah hilang dan sekarang muncul kembali, hal ini di sebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai imunisasi lanjutan difteri yang seharusnya dilakukan setiap 10 tahun sekali,untuk menghilangkan penyakit difteri secara keseluruhan. Fakta di lapangan banyak masyarakat yang memahami kegunaan dari imunisasi, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan imunisasi mandiri. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap bahaya yang di dapat dari penyakit difteri. Keluarga merupakan sebuah sitem terbuka dimana anggota-anggotanya merupakan subsistem. Dukungan adalah sebuah support dan kekuatan di dalam anak untuk melakukan perilaku pencegahan penyakit difteri. Mendasari asuhan yang berpusat pada keluarga, yaitu fasilitasi keterlibatan orang tua dalam perawatan dan peningkatan kemampuan keluarga (ibu) merawat anaknya.

Optimizing International Legal Compliance in Addressing the Rohingya Refugee Crisis in Indonesia Arief, Eva; Islam, Muhammad Saiful
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 8 ISSUE 2 APRIL 2024
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.5061

This study aims to analyze and investigate Indonesia's response to the Rohingya refugee crisis and examine its compliance with international law in addressing complex humanitarian challenges while tracing the history of Rohingya refugees in Indonesia since 2017. The research focuses on recent developments, including the surge in refugee arrivals and increasing tensions between newcomers and local residents. This study employs normative juridical research emphasizing a case study approach, utilizing secondary data analyzed qualitatively and presented using descriptive qualitative analysis techniques. The results indicate that Indonesia has principally committed to international law concerning refugees through concrete actions, diplomacy, and dialogue. However, the handling of Rohingya refugees in Indonesia, as regulated by PERPRES 125/2016, does not fully align with international legal principles, particularly the non-refoulement principle of the 1951 Convention. Refugees are considered illegal immigrants with temporary accommodation ending in relocation or repatriation. Further efforts are needed to ensure treatment aligns with human rights norms and provides adequate protection, including the right to employment, which is challenging due to the scarcity of job opportunities for Indonesian citizens themselves.

CONSISTENCY OF INDONESIA'S INTERNATIONAL TREATY IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF INVESTMENT IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM: A POLITICAL PERSPECTIVE OF LAW TO REALIZE COMMUNITY WELFARE Arief, Eva
UNTAG Law Review Vol 7, No 2 (2023): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v7i2.4522

This research examines the issue of consistency in the implementation of Indonesia's international agreements in the field of investment in Indonesia's national legal system, with a focus on achieving public welfare. The political implementation of Indonesian International Treaties in the field of investment into national law is divided into two periods. The period before the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018 and the subsequent period. The court decision mainly talks about how to ratify an international treaty. Article 2 of Law No. 24/2000 on International Agreements states that ratification of international agreements is done in two ways, namely ratification by passing a law by the Parliament and ratification by issuing a presidential regulation by the President. Ratification through parliament if an international agreement has a broad and fundamental impact on the livelihood of the people related to the financial burden of the state and or requires amendments to the law as stipulated in article 11 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Meanwhile, the position of international agreements in the field of investment, based on Article 11 (2), the ratification of International Agreements is based on Presidential Regulations. At the same time, there are international investment agreements whose material can have a broad and fundamental impact on people's lives, so the absence of parliamentary control can lead to inequality and potential negative impacts on people's welfare. Through normative legal research methods, the findings show that foreign investment must provide the maximum benefit for economic development and public welfare, and the ratification of international investment agreements can be done either through presidential regulations or legislation by passing a law

Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Nurhayati, Ema; Pranoto, Edi; Riyanto, M.; Arief, Eva; WL, Tyaswati
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): September : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v3i3.2438

PKK organization, comprised of women (wives as husbands' companions), plays a strategic role in household management, including influencing the behavior of their husbands. The objective of this writing is to analyze the role of PKK members in preventing the abuse of power by husbands. A qualitative approach with a descriptive-analytic method is capable of integrating the theory of the welfare state and the concept of abuse of power in public services. The method used in this community service is a participatory method through Focus Group Discussions (FGD). The research results show that PKK has a strategic position in preventing abuse of power through four main functions: monitoring government programs at the grassroots level, empowering the community through education and socialization, mediating between the community and government, and strengthening good governance. The effectiveness of the PKK role is supported by an organizational structure that extends to the RT/RW level and a strong social network in the community. This research recommends the importance of strengthening the capacity of PKK cadres, developing an integrated reporting system, and increasing coordination with formal supervisory bodies. PKK not only plays a role in improving family welfare but also becomes a strategic partner for the government in preventing abuse of power, supporting the realization of clean governance and quality public services

ERADICATION OF ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN WATERS FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW Falah, Ashhabul; Arief, Eva
Journal Philosophy of Law Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jpl.v6i1.5860

Illegal fishing, or unlawful and unregulated fishing activities, has become a major issue faced by Indonesia as a maritime nation due to its geographical location between the Indian and Pacific Oceans. This activity has negative impacts on the economy, the sustainability of fishery resources, and Indonesiaâ€™s marine environment. Numerous arrests of unauthorized foreign vessels that deliberately intrude into Indonesian waters to exploit marine resources highlight the severity of the problem. As Indonesia holds a highly strategic position, it is increasingly vulnerable to various forms of illegal fishing crimes.Â This study employs a normative juridical method with a legislative and documentary approach. The data sources include primary data in the form of international legal provisions related to illegal fishing, as well as secondary data obtained from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The findings indicate that the eradication of illegal fishing in Indonesian waters, from the perspective of international law, is strictly regulated, particularly under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which governs state rights within the Exclusive Economic Zone (EEZ) and territorial waters. Indonesia actively participates in various treaties and conventions to combat illegal fishing and collaborates with other nations in these efforts.Â Indonesia has encountered fluctuating challenges in its efforts to combat illegal fishing. The relevant authorities enforce strict measures by cooperating with law enforcement agencies and local communities, while the government continuously monitors its waters both independently and in collaboration with other countries. Additionally, the presence of numerous unauthorized activities in Indonesian waters necessitates the involvement of all stakeholders to safeguard the countryâ€™s marine and fishery resources from various maritime crimes, particularly illegal fishing.

Adoption of Articles 6 and 7 of the Rome Statute of 1998 on Genocide and Crimes Against Humanity in Law Number 26 of 2000 on Human Rights Courts Eva Arief; Novia Mungawanah
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i3.537

Serious human rights violations that occur in Indonesia, such as in Aceh, Papua, Jakarta, Poso and East Timor, fall into the category of crimes against humanity. Indonesia adopted the principles of international law into national law, which were adapted to the ideological values of the Indonesian nation, namely Pancasila, namely adopting the principles of genocide (mass extermination of an ethnic group) and the principles of crimes against humanity contained in Article 6 and 7 Rome Statute 1998. Partially the Rome Statute was implemented in national law by adopting it through Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Court. The problem that arises is how the provisions of Article 6 and 7 of the 1998 Rome Statute concerning genocide and crimes against humanity were adopted in Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. This research uses a normative juridical approach by studying or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding law as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. Research using this normative juridical method essentially emphasizes the deductive method as a general guide, and inductive method as support. Article 6 of the 1998 Rome Statute concerning Genocide (Mass Extermination of an ethnicity) and Article 7 of the 1998 Rome Statute concerning Crime Against Humanity are included in the group of serious human rights violations. Indonesia has an interest in promulgating Law Number 26 of 2000 driven by the desire to fulfill the complementary principles adopted by the 1998 Rome Statute so that Law Number 26 of 2000 concerning trials for serious human rights violations meets the minimum standarts international law. The 1998 Rome Statute is an international agreement that cannot be reserved so that ratification of the 1998 Rome Statute is fully binding of ratifying countries so that the Indonesian government must be careful in ratifyng it, but for Indonesia's interests, several principles and provisions in the 1998 Rome Statute were adopted.

Pengaruh Ratifikasi UNCAC Terhadap Kebijakan Antikorupsi di Indonesia Muhamad, Riza Nur; Arief, Eva
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6276

Penelitian ini menganalisis pengaruh ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) terhadap perkembangan kebijakan antikorupsi di Indonesia sejak tahun 2006. Dengan skor Indeks Persepsi Korupsi yang bertahan di angka 34/100 pada tahun 2022, Indonesia terdorong untuk mengadopsi standar internasional melalui UNCAC. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengkaji dokumen hukum, regulasi kebijakan, dan laporan kelembagaan. Hasil menunjukkan bahwa ratifikasi UNCAC telah secara signifikan memperkuat kerangka hukum antikorupsi di Indonesia melalui reformasi kebijakan, penguatan lembaga seperti KPK dan PPATK, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset. Namun, tantangan masih terjadi pada tahap implementasi, antara lain ketidaksesuaian regulasi, fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya korupsi yang mengakar. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menjelaskan keterkaitan antara hukum internasional dan kebijakan nasional, serta secara praktis dengan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi antikorupsi di Indonesia.

RATIONALITY TEST OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW ON RESTITUTION FOR VICTIM PROTECTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Faozi, Safik -; Arief, Eva -
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5328

The purpose of this study is to explain the rationality test of restitution imposition for victim protection in the criminal justice system. The ongoing criminal justice system shows a shift in perspective from being offender-oriented to a criminal justice system that also pays attention to aspects of victim protection. Various court decisions show the fulfillment of victim rights through the imposition of restitution, but there are also court decisions that do not impose restitution, so that the criminal justice system still applies victim protection that is abstracted into community protection. This fact is interesting to study from the approach of criminal law policy that is required to be rational. Based on a literature review of the rationality of criminal sanction policies, and the development of a criminal justice model that is accommodative for victim protection, and the juridical-normative method with the specification of inconreto legal research, there are variations in the imposition of restitution, namely being subject to restitution and not being subject to restitution in the ongoing criminal justice system. The rationality test of restitution is based on the realization of the objectives of protection and recovery of victims of sexual violence. The rationality test explains that restitution as a tool/means of realizing the criminal objective of restoring balance that concretely improves the suffering and losses experienced by victims of sexual violence, improves the perpetrator, and resolves the conflict between the perpetrator and the victim. The criminal justice system that applies restitution to victims of sexual violence opens itself up to allow victims to obtain restitution. The procedural criminal justice system provides a means for victims of sexual violence to obtain restitution as a right. The Law on Protection of Witnesses and Victims and the Law on Sexual Violence Crimes, and the Declaration of Basic Principles of Victim of Crime and Abuse of Power have determined restitution to victims of sexual violence both in the trial process and after a court decision after it has permanent legal force.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search