<![CDATA[Dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Indonesia sendiri tentunya memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri biasanya berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa pada suatu negara. Setelah turunnya rezim tirani pada tahun 1998 tentunya menjadi langkah awal dari kebangkitan reformasi militer serta menuju arah pembentukan demokratisasi yang lebih baik di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin menunjukan indikasi positif dalam perjalanannya menuju ke arah demokrasi. reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan. Sehingga, Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi dikemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu mungkin saja tetap ada dan akan terjadi. Penyusunan artikel penelitian ini dibuat berdasarkan penggunaan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data studi pustaka dengan menghasilkan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bagaiamana reformasi militer saat ini di Indonesia, kemudian kebijakan politik dan lembaga terkait apa saja dalam kontrol militer pasca reformasi, dan penjelasan penilaian peneliti dalam hubungan sipil-militer di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
