<![CDATA[Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bekasi melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda- beda seperti KPU Kabupaten Bekasi dan Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara Pemilu, Pemerintah Kabupaten Bekasi, partai politik, sektor swasta, media dan pers, lembaga masyarakat dan masyarakat. Keterlibatan banyak pihak ini menuntut seluruh pemangku berkepentingan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Bekasi. Tujuan: Untuk mengkaji dan menganalisa collaborative governance KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bekasi sebagai bahan masukan penyelenggara Pemilu dalam mengambil kebijakan penyiapan pelaksanaan Pemilu berikutnya. Metode: Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil: Colleborative governance yang dilakukan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bekasi sudah berjalan cukup baik namun masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Untuk menghadapi hambatan-hambatan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Bekasi, pemangku kepentingan terutama penyelenggara Pemilu berupaya untuk meningkatkan intensitas komunikasi, melakukan sosialisasi untuk menekan potensi masalah dan menguatkan sinergi dan evaluasi bersama.]]>
Copyrights © 2025
