Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja

Syahwal, Syahwal

Undang: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 1 (2024)

Artikel ini menyoroti keberlangsungan legitimasi Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang tetap legitim meski telah mendapat beragam upaya untuk menisbikan legitimasinya. Demonstrasi juga mobilisasi hukum di pengadilan tidak mampu untuk merobohkan Cipta Kerja. Secara khusus, artikel ini merumuskan permasalahan terkait mengapa Cipta Kerja dapat legitim? Digalang secara sosio-legal dengan mendayagunakan kerangka teori yang digagas oleh Pierre Bourdieu perihal bentuk-bentuk simbolik, kuasa simbolik, juga kekerasan simbolik. Penelitian ini mengungkap bahwa Cipta Kerja mencipta bentuk-bentuk simbolik berupa bahasa “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa”. Bentuk-bentuk simbolik ini memberikan kuasa simbolik kepada Cipta Kerja, olehnya kekerasan-kekerasan yang hadir melingkupi Cipta Kerja seperti pengebirian hak-hak buruh dan pembentukan undang-undang yang ugal-ugalan menjadi nampak absah, terberi, serta tidak dapat dihindari.  Abstrak Artikel ini menyoroti keberlangsungan legitimasi Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang tetap memiliki kekuatan hukum secara sah meski telah mendapat beragam upaya untuk menisbikan legitimasinya. Terdapat serangkaian demonstrasi hingga mobilisasi hukum di pengadilan yang juga tidak kunjung mampu untuk menghilangkan legitimasi Cipta Kerja. Terhadap realita sosial ini, studi ini berangkat dengan merumuskan permasalahan berupa: mengapa Cipta Kerja dapat tetap sah dan berkekuatan hukum meski serangkaian upaya untuk menghilangkan legitimasinya telah ditempuh? Studi ini, digalang secara sosio-legal dengan mendayagunakan kerangka teori yang digagas oleh Pierre Bourdieu perihal bentuk-bentuk simbolik yang menciptakan kuasa simbolik, juga kekerasan simbolik. Penelitian ini mengungkap bahwa Cipta Kerja menciptakan bentuk-bentuk simbolik melalui penggunaan bahasa seperti “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa.” Bentuk-bentuk simbolik ini berkontribusi dalam memberikan kuasa simbolik kepada Cipta Kerja, yang pada gilirannya menjadi alat untuk mempertahankan legitimasi dengan menutupi berbagai bentuk kekerasan yang melekat pada Cipta Kerja. Akibatnya, pelbagai bentuk kekerasan—seperti pelemahan hak-hak buruh dan penyusunan regulasi yang serampangan—tampak sebagai sesuatu yang absah, terberi, dan tak terhindarkan.