<![CDATA[Permasalahan hak asuh anak pasca perceraian antara suami istri yang memiliki dampak serius terhadap aspek psikologis, kesejahteraan, dan pendidikan anak. Dua situasi utama yang muncul adalah perebutan hak asuh anak di pengadilan jika baik suami maupun istri menginginkan hak tersebut, serta ketidakadaan orang yang mengasuh anak setelah perceraian, yang dapat merugikan anak secara psikologis dan pendidikan. Regulasi mengenai hak asuh anak diatur oleh berbagai perundangundangan, seperti UU Perlindungan Anak No.35/2014. Pasal 105 Kompendium Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung RI juga memberikan panduan terkait hak asuh anak, dengan memberikan pertimbangan pada kepentingan terbaik anak. Penyebab terjadinya hak asuh anak umumnya disebabkan oleh perceraian orang tua. Artikel ini juga menyebutkan regulasi yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian, dan pentingnya Hadanah (kewajiban umum) dalam pengasuhan anak. Meskipun beberapa peraturan mengatur hak asuh anak, Kitab Hukum Islam (KHI) menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pemberian hak asuh anak setelah perceraian. Upaya penyelesaian masalah hak asuh anak melibatkan bantuan hukum dan konseling sebagai sarana edukasi masyarakat tentang hak asuh anak.]]>
Copyrights © 2024
