<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis model pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam mencerminkan prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta kesiapan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap dokumen resmi IKN, laporan Otorita IKN, dan artikel jurnal akademik. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah mengadopsi prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Keterlibatan masyarakat dan aktor non-negara masih sebatas konsultatif dan belum deliberatif sebagaimana prinsip New Public Governance (NPG), sementara pelaksanaan prinsip FPIC bagi masyarakat adat masih lemah. Di sisi digital, meskipun pengembangan SPBE dan One Data Indonesia telah dimulai, fragmentasi regulasi, rendahnya literasi digital birokrasi, dan belum kuatnya sistem keamanan data menjadi kendala utama. Oleh karena itu, integrasi ketiga dimensi secara inklusif dan sistemik menjadi prasyarat agar IKN dapat benar-benar menjadi prototipe kota masa depan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi tata kelola kolaboratif, keadilan sosial-ekologis, dan transformasi digital yang inklusif dalam desain pemerintahan kota masa depan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
