Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rakhdinda Dwi Artha Qairi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Pengalaman Wajib Pajak Dalam Proses Penagihan PBB P2 Dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Suwandi, Suwandi; Dwi Artha Qairi, Rakhdinda
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.432-441

Abstract

The process of collecting urban and rural land and building tax (PBB P2) is an important aspect of the taxation system in Indonesia. However, taxpayers' experiences in this process can vary, thus affecting their level of tax compliance. Even though the PBB P2 tax plays an important role in regional income, some taxpayers have difficulty understanding the details of the tax owed and the payment procedures. This variation in experience triggers problems in tax compliance. In this context, the research aims to analyze taxpayers' experiences in the PBB P2 tax collection process and identify strategies to increase compliance. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with several taxpayers and content analysis of programs that have been implemented by the Lamandau Regency Regional Government. The results of the analysis show that there are variations in taxpayer experience in the PBB P2 tax collection process. Strategies to increase compliance include tax education, incentives, improving tax services, transparency in the use of tax funds, and active community participation. The Lamandau Regency Regional Government needs to strengthen tax education programs, optimize incentives, improve tax customer service, encourage transparency in the management of tax funds, and encourage active community participation to increase tax compliance.
Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tanjung Bantur Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Supianur, Dian; Dwi Artha Qairi, Rakhdinda
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.669-673

Abstract

Kita tentunya pasti pernah mendengar tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau yang lebih sering disebut dengan TKP Desa. Menurut keterangan yang ada, pembuatan rencana kerja pemerintah desa biasanya dikoordinasikan di kabupaten atau kota  melalui mekanisme perencanaan melalui pembangunan daerah Rencana bisnis pemerintah desa ini disusun setiap tahun oleh penanggung jawab yaitu pemerintah desa setempat, dan biasanya dilaksanakan setiap enam bulan sekali, yaitu pada  bulan Juli, dan harus ditetapkan sebagai peraturan desa dalam waktu dua bulan setelah  rencana bisnis pemerintah desa dirumuskan dan ditentukan sebelumnya. Staf yang menyusun  rencana kerja pemerintah daerah  biasanya terdiri dari komisaris dan direktur lembaga pemasyarakatan. Dalam pengambilan keputusan rencana kerja pemerintah desa biasanya diadakan musyawarah desa yang hasilnya berupa kesepakatan kerjasama antar desa, yang dari situ kerjasama, persetujuan dan kerja sama desa tersebut diketahui oleh pihak ketiga. Draf biasanya  membahas  prioritas program evaluasi  rancangan desa, dan tak lupa juga membahas  anggaran desa yang akan digunakan dan dikelola jika bekerjasama dengan desa lain dan pihak ketiga Kewenangan ini dengan sendirinya akan diketahui oleh pemerintah desa setempatPemerintah daerah dan daerah Berpartisipasi dalam kegiatan desa.Kata kunci: RKPDEs, Desa, Rancangan
Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Sugeng, Sugeng; Qairi, Rakhdinda Dwi Artha
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.638-646

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengukur atau menelisik transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan organisasi dengan mengacu pada sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta adanya partisipasi masyarakat. Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam konsep pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengacu pada keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi publik. Penerapan asas transparansi akan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui asas transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tehadap kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Bukit Batu Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa masih terdapat permasalah yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti masih adanya ketidakikut serta masyarakat dalam penyusunan program-program kegiatan, Sebagai wujud transparansi anggaran Pemerintah Desa, maka setelah penetapan Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program dengan memasang baliho ini merupakan bentuk transparansi dalam hal media informasi akses kepada masyarakat, namun belum optimalnya penggunaan teknologi informasi seperti website dan whatsapp group sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi secara berkala melalui media tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga menemukan adanya pola koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang belum optimal antara pemerintah desa dan pihak-pihak lain yang terkain. Dengan permasalahan-permasalahan yang dipeoleh dalam penelitian ini, akan memberikan gambaran bahwa transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 masih masih perlu peningkatan transparan dan perlu upaya evaluasi dan perbaikan dari berbagai aspek penting, dengan tindakan yang cepat dan kolaboratif akan menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat yang telah melemah terhadap kinerja pemerintaha desa
Analisis Pengalaman Wajib Pajak Dalam Proses Penagihan PBB P2 Dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Suwandi, Suwandi; Dwi Artha Qairi, Rakhdinda
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.432-441

Abstract

The process of collecting urban and rural land and building tax (PBB P2) is an important aspect of the taxation system in Indonesia. However, taxpayers' experiences in this process can vary, thus affecting their level of tax compliance. Even though the PBB P2 tax plays an important role in regional income, some taxpayers have difficulty understanding the details of the tax owed and the payment procedures. This variation in experience triggers problems in tax compliance. In this context, the research aims to analyze taxpayers' experiences in the PBB P2 tax collection process and identify strategies to increase compliance. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with several taxpayers and content analysis of programs that have been implemented by the Lamandau Regency Regional Government. The results of the analysis show that there are variations in taxpayer experience in the PBB P2 tax collection process. Strategies to increase compliance include tax education, incentives, improving tax services, transparency in the use of tax funds, and active community participation. The Lamandau Regency Regional Government needs to strengthen tax education programs, optimize incentives, improve tax customer service, encourage transparency in the management of tax funds, and encourage active community participation to increase tax compliance.
Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tanjung Bantur Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Supianur, Dian; Dwi Artha Qairi, Rakhdinda
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.669-673

Abstract

Kita tentunya pasti pernah mendengar tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau yang lebih sering disebut dengan TKP Desa. Menurut keterangan yang ada, pembuatan rencana kerja pemerintah desa biasanya dikoordinasikan di kabupaten atau kota  melalui mekanisme perencanaan melalui pembangunan daerah Rencana bisnis pemerintah desa ini disusun setiap tahun oleh penanggung jawab yaitu pemerintah desa setempat, dan biasanya dilaksanakan setiap enam bulan sekali, yaitu pada  bulan Juli, dan harus ditetapkan sebagai peraturan desa dalam waktu dua bulan setelah  rencana bisnis pemerintah desa dirumuskan dan ditentukan sebelumnya. Staf yang menyusun  rencana kerja pemerintah daerah  biasanya terdiri dari komisaris dan direktur lembaga pemasyarakatan. Dalam pengambilan keputusan rencana kerja pemerintah desa biasanya diadakan musyawarah desa yang hasilnya berupa kesepakatan kerjasama antar desa, yang dari situ kerjasama, persetujuan dan kerja sama desa tersebut diketahui oleh pihak ketiga. Draf biasanya  membahas  prioritas program evaluasi  rancangan desa, dan tak lupa juga membahas  anggaran desa yang akan digunakan dan dikelola jika bekerjasama dengan desa lain dan pihak ketiga Kewenangan ini dengan sendirinya akan diketahui oleh pemerintah desa setempatPemerintah daerah dan daerah Berpartisipasi dalam kegiatan desa.Kata kunci: RKPDEs, Desa, Rancangan
Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Sugeng, Sugeng; Qairi, Rakhdinda Dwi Artha
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.638-646

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengukur atau menelisik transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan organisasi dengan mengacu pada sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta adanya partisipasi masyarakat. Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam konsep pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengacu pada keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi publik. Penerapan asas transparansi akan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui asas transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tehadap kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Bukit Batu Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa masih terdapat permasalah yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti masih adanya ketidakikut serta masyarakat dalam penyusunan program-program kegiatan, Sebagai wujud transparansi anggaran Pemerintah Desa, maka setelah penetapan Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program dengan memasang baliho ini merupakan bentuk transparansi dalam hal media informasi akses kepada masyarakat, namun belum optimalnya penggunaan teknologi informasi seperti website dan whatsapp group sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi secara berkala melalui media tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga menemukan adanya pola koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang belum optimal antara pemerintah desa dan pihak-pihak lain yang terkain. Dengan permasalahan-permasalahan yang dipeoleh dalam penelitian ini, akan memberikan gambaran bahwa transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 masih masih perlu peningkatan transparan dan perlu upaya evaluasi dan perbaikan dari berbagai aspek penting, dengan tindakan yang cepat dan kolaboratif akan menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat yang telah melemah terhadap kinerja pemerintaha desa
Pembangunan IKN: Kajian Kritis pada Model Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan Dwi Artha Qairi , Rakhdinda
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i1.717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis model pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam mencerminkan prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta kesiapan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap dokumen resmi IKN, laporan Otorita IKN, dan artikel jurnal akademik. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah mengadopsi prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Keterlibatan masyarakat dan aktor non-negara masih sebatas konsultatif dan belum deliberatif sebagaimana prinsip New Public Governance (NPG), sementara pelaksanaan prinsip FPIC bagi masyarakat adat masih lemah. Di sisi digital, meskipun pengembangan SPBE dan One Data Indonesia telah dimulai, fragmentasi regulasi, rendahnya literasi digital birokrasi, dan belum kuatnya sistem keamanan data menjadi kendala utama. Oleh karena itu, integrasi ketiga dimensi secara inklusif dan sistemik menjadi prasyarat agar IKN dapat benar-benar menjadi prototipe kota masa depan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi tata kelola kolaboratif, keadilan sosial-ekologis, dan transformasi digital yang inklusif dalam desain pemerintahan kota masa depan di Indonesia.
Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Masyarakat Kelurahan Langkai Arna Purtina; Rakhdinda Dwi Artha Qairi; Try Sutrisno; Siti Arnisyah
Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/bijaksana.v3i1.9728

Abstract

Fenomena perjudian daring dan pinjaman daring ilegal semakin marak di masyarakat, apalagi dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi digital. Dampak negatif dari kedua praktik tersebut sangat merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya dan akibat dari perjudian daring dan pinjaman daring ilegal . Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, yakni melibatkan masyarakat secara langsung melalui penyuluhan, diskusi interaktif, serta penyebaran informasi melalui media sosial. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko yang ditimbulkan serta pentingnya literasi digital dan keuangan sebagai langkah preventif. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif dalam meminimalisir kasus penyalahgunaan teknologi yang merugikan masyarakat.
Co-Authors Arna Purtina Siti Arnisyah Sugeng Sugeng Supianur, Dian Suwandi Suwandi Try Sutrisno