<![CDATA[Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kendaraan milik orang lain dalam sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sistem E-TLE merupakan digitalisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis kamera pengawas. Namun, sistem ini belum mampu mengidentifikasi pelaku pelanggaran secara langsung, sehingga pemilik kendaraan sering dijatuhi sanksi meskipun bukan pelaku sebenarnya. Permasalahan ini menimbulkan konflik dengan asas hukum pidana geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), yang mengharuskan adanya kesalahan individu untuk pemidanaan. Berdasarkan analisis, penerapan sanksi kepada pemilik kendaraan tanpa bukti kesalahan pribadi menyalahi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam RKUHP, pemidanaan diarahkan untuk perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, bukan penghukuman terhadap pihak yang tidak bersalah. Kesimpulannya, sistem E-TLE perlu disempurnakan melalui verifikasi pelaku yang lebih akurat dan mekanisme keberatan yang adil. Penegakan hukum berbasis teknologi harus tetap berlandaskan pada asas keadilan, agar tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara substantif dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.]]>
Copyrights © 2025
