<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Fokus utama kajian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha serta mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian kesehatan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris di tingkat lokal yang menilai akuntabilitas hukum dan efektivitas penegakannya. Metode yang digunakan adalah metode normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, wawancara mendalam dengan lima informan kunci (BPOM, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha), serta penyebaran kuesioner kepada 43 konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen turut mendorong maraknya peredaran produk ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara BPOM, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen.]]>
Copyrights © 2025
