Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD EXPLOITATION IN THE DIGITAL ERA BASED ON THE PERSPECTIVE OF JUSTICE Ngazis, Muhammad; Surahman, Surahman
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.17963

Abstract

This article discusses legal protection against child exploitation in the digital era which includes the legal basis, the role of the authorities, the challenges faced, as well as prevention and law enforcement efforts that can be taken. Child protection laws and laws regarding gambling crimes, human trafficking crimes, and human organ trafficking crimes provide the legal basis for child protection in the digital era. This research is normative legal research, using a statutory approach. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in statutory regulations. library data collection method, or research in which the research object is explored through a variety of library information, including books, encyclopedias, scientific journals, and documents.in conclusion, protecting children from exploitation in the digital era is a formidable challenge that requires a multifaceted and evolving approach. It is only through the lens of justice—balancing prevention, protection, and prosecution—that we can hope to safeguard the innocence and rights of children in this increasingly digital world.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Febriyandi, Hardiki; Surahman, Surahman
Bacarita Law Journal Vol 5 No 1 (2024): Agustus (2024) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i1.14998

Abstract

The theft committed by children must have several factors, namely several economic components or factors, parents because they do not pay attention to their children and thus commit acts against the law, social factors, and mass media factors. A child is a person who is not yet competent or a minor. What is called a child is a child who is not yet 18 years old and includes shildren who are still in the womb. This research aims to find out who is legally responsible for violations committed by children of theft according to Indonesian law, the factors that cause theft in cases involving Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. A normative approach, such as literature research based on laws and cases, is used in this research, these legal resources are classified into primary, secondary and tertiary. The results of this research are that children must be able to take responsibility for their actions which cause unlawful acts and child perpetrators must be imprisoned and trained in Special Children’s Correctional Institutions. Apart from that, social, economic, mass media (which is influenced by electronic media), and parental factors contribute to teenager committing illegal acts of theft. The judge then made a decision in case number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP. It is appropriate to apply Article 363 paragraph (1) to 3 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, but the sentence received by the child is too light, even thought this minor is protected, the criminal sanctions given should not be too light so that the child gets a deterrent effect, because the child has committed theft many times, causing disturbance to resident and harming other people.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Surahman; Muhammad Viqran
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1254

Abstract

The aim of this research is to determine the factors that cause children to commit criminal acts of sexual violence, as well as to find out and analyze how judges consider in handing down decisions against children as perpetrators of criminal acts of sexual violence in the case of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020 /PN Sgt. The method applied in this research is a normative legal research method. This method includes research on library materials which are studied using a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are the factors that cause children to commit criminal acts of sexual violence, namely: internal factors originating from within the individual, such as the child's mental, biological and moral conditions, as well as external factors originating from the environment, including socio-cultural, economic and mass media that is easily accessed by children to view adult content. Furthermore, the panel of judges in deciding case No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. It was appropriate to apply Article 76 D of Law Number 35 of 2014 concerning child protection, however the sentences handed down to perpetrators of criminal acts of sexual violence were too light. Children as perpetrators of criminal acts receive legal protection, however, sanctions for these criminal acts should not be too light considering that it is feared that they will not have a deterrent effect on the perpetrators and disrupt order and the general interests of society.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Mifftahur Rizky; Surahman Surahman; Rio Arif Pratama
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 8 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i8.842

Abstract

Penelitian ini bertujukan guna mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percurian dalam perkara putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Metode penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan sifat preskriptif dan terapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun teori – teori hukum yang berkaitan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penulis melihat masalah hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dipenelitian ini. Hasil penelitian penulis yaitu faktor – faktor penyebabnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan majelis hakim dalam memberi sanksi pada Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Masih kurang tepat karena anak mendapat sanski penjara, jika dilihat dari pasal pencurian 362 KUHP yang maksimalnya adalah 5 tahun. Sedangkan syarat pidana penjara pada anak adalah anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih. Seharusnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan diversi. Memastikan hak – hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi merupakan tujuan perlindungan anak dan juga menerima perlindungan terhadap kekerasan maupun diskriminasi.
Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda Andayani, Ana; Nurcholis, Muhammad; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Journal of Education Research Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v6i1.2182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesiapan aparat kepolisian dan hakim dalam memberikan perlakuan yang adil kepada penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama saat berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis melakukan wawancara dengan aparat kepolisian dan hakim di Kota Samarinda serta mengumpulkan data dari dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan hukum yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran aparat hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas terutama bagi tunanetra, tunarungu, dan tunawicara yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan menyampai keterangan pada proses peradilan. Sehingga perlunya pelatihan dan pembentukan aturan khusus mengenai hak-hak dan cara penanganan yang khusus pula bagi penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara) menjadi rekomendasi utama oleh penulis agar keadilan dapat tercapai secara inklusif.
Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur Lukman, Lukman; Surahman, Surahman; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Elviandri, Elviandri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8907

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur”. Melihat kenyataan (das sein) yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (das sollen), maka penting kiranya dilakukan penelitian untuk mengungkap permasalahan yang menjadi penyebab Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak diimplementasikan pekerja/buruh dan pengusaha. Dari penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan penalaran deduktif yaitu penalaran dari yang luas ke yang lebih khusus ini, dengan landasan analisis studi kepustakaan dan kasus diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab dan kendala dari permasalahan yang masih terjadi tersebut sehingga bisa memberikan solusi. Dalam penelitian yuridis normatif ini, bahan hukum yang mengikat menjadi sumber data sekunder, yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer, hukum sekunder, atau hukum tersier, tergantung pada tingkat kekuatan kewenangannya dalam berbagai perspektif. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis, faktual, dan valid. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung dianalisis secara komprehensif dan terinci untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dan praktis, sehinga Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerja ini dapat diimplementasikan yang bermuara pada terwujudnya keadilan hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha, serta mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan kepada rakyat Indonesia.
Entrepreneurial Intentions Among High School Students in Samarinda City : Influence of Learning Culture, Need for Achievement, and Family Environment Through Self-Efficacy Umi Fitria; Enny Kartini; Surahman Surahman
Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran Vol 11, No 2 (2025): June
Publisher : Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jk.v11i2.14991

Abstract

This study aims to analyze the effect of learning culture, achievement needs, family environment and self-efficacy on students' entrepreneurial interest. This research was conducted in high schools in Samarinda City. In this study, the method used was quantitative with a survey approach. The population in this study was 1,562 grade XII students in Samarinda City.  The sample was taken using a proportional random sampling technique which amounted to 410 respondents. The data collection techniques used were questionnaires, interviews, and documentation. Data analysis used Confirmatory Factor Analysis (CFA). Data were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The model fit test uses Structural Equation Modeling (SEM) with the LISREL program. Before conducting SEM analysis, validity and reliability tests were conducted to ensure that the measurement instruments used were of good quality. A normality test was also conducted to ensure that the data obtained met the assumptions required for SEM analysis. The results of this study are: (1) Need for achievement and family environment have a positive and significant effect on entrepreneurial interest, while the learning culture and self-efficacy do not affect entrepreneurial interest. (2) Learning culture, need for achievement and family environment affect self-efficacy. (3) Learning culture, need for achievement and family environment do not affect entrepreneurial interest through self-efficacy. Therefore, it important for schools and parents need to create an environment that supports and encourages students to pursue entrepreneurship. Schools can develop a curriculum that is more integrated with entrepreneurial practices, while parents can provide the necessary support to help their children pursue their dreams.
Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kota Samarinda Nirmala, Oktastika Badai; Surahman, Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pertalite (RON 90) di Kota Samarinda. Kelangkaan Pertalite ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk mekanisme distribusi yang tidak efesien, pembatasan kuota, dan cuaca yang mempengaruhi transportasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dalam pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan pengguna BBM bersubsidi, pengawas SPBU, serta lembaga perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kurang diterapkan di Kota Samarinda, meskipun memberikan hak-hak konsumen. Banyak masyarakat tidak memahami fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga tidak memanfaatkan mekanisme pengaduan. Untuk mengurangi kelangkaan dan memastikan ketersediaan BBM, penelitian ini merekomendasikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak konsumen dan peningkatan manajemen distribusi BBM.
Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Makanan Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Segiri, Kota Samarinda Mulyana, Mulyana; Surahman, Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya di Kota Samarinda. Fenomena maraknya distribusi makanan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta ditemukannya kandungan zat berbahaya seperti boraks, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi tanggung jawab hukum pelaku usaha atas peredaran bahan pangan berbahaya; dan (2) menganalisis bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada konsumen di Pasar Segiri, Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kesadaran konsumen menjadi faktor utama masih maraknya peredaran produk pangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, BPOM, dan lembaga perlindungan konsumen dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif.
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda Muhammad, Muhammad; Surahman, Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3254

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pemadaman listrik serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan, yang mencakup teknik wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh faktor internal, seperti pemeliharaan jaringan, serta faktor eksternal, seperti kondisi cuaca ekstrem dan pencurian kabel. Sebagian besar konsumen tidak mengetahui hak mereka atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya pendampingan kelembagaan teridentifikasi sebagai faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal dan perlu diperkuat melalui program edukasi, peningkatan transparansi, serta peran aktif lembaga perlindungan konsumen.