<![CDATA[Pelatihan blended learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan fleksibilitas pembiayaan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh mekanisme keuangan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mendukung fleksibilitas pembiayaan pelatihan blended learning bagi ASN di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada periode Januari hingga April 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pola BLUD memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, memungkinkan UPTD PKSDM untuk melakukan inovasi dalam pembiayaan pelatihan, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber dana non-APBD, kemitraan, serta pengelolaan dana secara lebih mandiri. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengelolaan BLUD dan perlunya penguatan sistem akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pola BLUD memiliki dampak strategis dalam peningkatan kualitas dan keberlanjutan pelatihan ASN, khususnya dalam skema blended learning, serta menjadi model alternatif pembiayaan pelatihan yang lebih adaptif di sektor publik.]]>
Copyrights © 2025
