<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat desa, BPD memiliki fungsi strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan pembangunan, termasuk pada pengelolaan potensi lokal. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran BPD berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle, yang meliputi empat indikator: ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi-sanksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk memahami pandangan mereka terhadap kinerja BPD. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Kwatu telah memenuhi keempat indikator teori peran. Pada aspek ekspektasi, masyarakat dan kepala desa berharap BPD menjalankan tugasnya secara transparan, responsif, dan proaktif. Dalam aspek norma, BPD telah menunjukkan kepatuhan terhadap aturan desa melalui komunikasi yang harmonis dengan pemerintah desa. Aspek performa tercermin dari keterlibatan aktif BPD dalam musyawarah desa, meskipun terdapat kekurangan dalam menjangkau aspirasi masyarakat secara luas. Evaluasi dan sanksi terhadap kinerja BPD dilakukan melalui kritik membangun dari kepala desa untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan metode jemput bola dalam menjaring aspirasi masyarakat serta penguatan kapasitas anggota BPD untuk mendukung pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
