<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat, serta studi dokumentasi di Kampung Seyolo. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan kunci: (1) Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan dan tertulis melalui BPD sebagai mediator efektif; (2) BPD berperan strategis dalam menetapkan Peraturan Desa, mengawasi implementasinya, serta memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keputusan Kepala Desa; (3) Pemberdayaan masyarakat tercapai melalui partisipasi aktif, akses informasi, penguatan kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas pelaku. Kendala utama teridentifikasi pada keterbatasan akses informasi di empat desa terpencil yang menghambat koordinasi. Simpulan penelitian menegaskan perlunya model sinergitas inklusif berbasis kolaborasi multistakeholder untuk memperkuat tata kelola desa yang akuntabel dan responsif. This study examines the synergy between the Community and Village Empowerment Office and the Village Consultative Body (BPD) in village development within Teminabuan District, South Sorong Regency. Employing a descriptive-analytical qualitative approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews with village officials and community members, and documentation studies in Seyolo Village. Key findings reveal: (1) Community aspirations are channeled verbally and in writing via BPD as an effective mediator; (2) BPD plays a strategic role in establishing Village Regulations, supervising their implementation, and monitoring the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) and Village Head decisions; (3) Community empowerment is achieved through active participation, information access, local organizational capacity building, and professional actors. The primary constraint lies in limited information access across four remote villages, hindering coordination. The research concludes that an inclusive synergy model based on multi-stakeholder collaboration is essential to strengthen accountable and responsive village governance.]]>
Copyrights © 2025
