<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang hubungan pemerintah dan rakyat yang digagas oleh al-Māwardī di dalam karyanya al-Ahkām al-Sulṭāniyyah. Sering terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah dan rakyat disebabkan gagalnya pemerintah dalam memenuhi aspirasi rakyatnya, sehingga berisiko menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gagasan al-Māwardī dalam mengembangkan konsep hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang diikat dalam satu kontrak sosial, sehingga kepala negara mempunyai kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya dan memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Māwardī masih banyak terpengaruh dengan pemikiran politik Sunni yang dikembangkan oleh al-Asy’arī, namun gagasan teori kontrak sosialnya tersebut merupakan sebuah langkah maju pada saat itu jika dibandingkan pola pikir mayoritas Sunni yang bersikap kompromistik, akomodatif dan pro status qou terhadap pemerintah yang berkuasa. Penulis berkesimpulan bahwa ijtihad politik al-Māwardī menunjukkan sikap yang moderat dengan menjauhi sikap konfrontatif dan anarkis dalam penyelesaian konflik politik dan teori kontrak sosialnya tersebut masih relevan dengan konteks politik demokrasi di era modern meskipun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut dari sisi implementasinya.Kata kunci: Al-Māwardī, demokrasi, hubungan pemerintah dan rakyat, politik.]]>
Copyrights © 2025
