Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Hadi, Taufiqul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HUBUNGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT: STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK AL-MĀWARDĪ Hadi, Taufiqul
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7, No 01 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v7i01.15081

Abstract

Penelitian ini membahas tentang hubungan pemerintah dan rakyat yang digagas oleh al-Māwardī di dalam karyanya al-Ahkām al-Sulṭāniyyah. Sering terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah dan rakyat disebabkan gagalnya pemerintah dalam memenuhi aspirasi rakyatnya, sehingga berisiko menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik.  Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gagasan al-Māwardī dalam mengembangkan konsep hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang diikat dalam satu kontrak sosial, sehingga kepala negara mempunyai kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya dan memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Māwardī masih banyak terpengaruh dengan pemikiran politik Sunni yang dikembangkan oleh al-Asy’arī, namun gagasan teori kontrak sosialnya tersebut merupakan sebuah langkah maju pada saat itu jika dibandingkan pola pikir mayoritas Sunni yang bersikap kompromistik, akomodatif dan pro status qou terhadap pemerintah yang berkuasa. Penulis berkesimpulan bahwa ijtihad politik al-Māwardī menunjukkan sikap yang moderat dengan menjauhi sikap konfrontatif dan anarkis dalam penyelesaian konflik politik dan teori kontrak sosialnya tersebut masih relevan dengan konteks politik demokrasi di era modern meskipun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut dari sisi implementasinya.Kata kunci: Al-Māwardī, demokrasi, hubungan pemerintah dan rakyat, politik.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Tempat Pendidikan dalam Perspektif Siyasah Qadaiyyah Hadi, Taufiqul; Munadi, Munadi; Ruhmi, Huddah Arami
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2025): Februari-Mei 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i1.1765

Abstract

Putusan mahkamah konstitusi yang dimohonkan oleh Hardrey Martiri S.H dan Ong Yenny mereka mengajukan putusan ini karena melihat dari penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h uu pemilu menyatakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu dan juga atas undangan dari penanggungjawab tempat.  Yang mana larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan dalam kampanye sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan asas adil dalam pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di tempat Pendidikan dan bagaimana putusan hakim mahkamah konstitusi yang ditinjau dari siy?sah qa??iyyah. Metode penelitian menggunakan hukum normatif yang biasanya merupakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pertama, larangan berkampanye yang dilakukan di tempat Pendidikan untuk menghindari ketidakpastian hukum serta menjadi suatu keadilan dalam melaksanakan pemilu kampanye kedua, pada siy?sah qa??iyah yang mengarah pada wil?yah al-ma??lim yang mana merupakan Lembaga peradilan yang menangani perkara yang terjadi antara rakyat dengan negara.
Al Washliyah dan Dinamika Politik Era Orde Baru Ja’far, Ja’far; Hadi, Taufiqul; M, Nur Sari Dewi.; Muthmainnah, Muthmainnah; Hamzah, Amer Hudhaifah
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1768

Abstract

Artikel ini mengkaji dinamika politik Al Jam‘iyatul Washliyah pada masa Orde Baru (1966–1998) dengan menggunakan pendekatan historis-deskriptif melalui penelitian kepustakaan. Sebagai organisasi Islam tertua di luar Jawa, Al Washliyah menghadapi tantangan besar di tengah kebijakan politik represif dan sentralistik rezim Soeharto, khususnya terkait penerapan asas tunggal Pancasila. Studi ini menelusuri enam aspek utama: konsepsi politik Al Washliyah, sikap politik para tokohnya, peran dalam kejatuhan Orde Lama, keterlibatan dalam pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), penerimaan asas tunggal, serta posisi organisasi menjelang akhir Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al Washliyah menampilkan corak politik Islam yang moderat, inklusif, dan adaptif, dengan menempatkan politik sebagai bagian dari dakwah dan amal kebangsaan, bukan perebutan kekuasaan. Sikap ini menegaskan peran Al Washliyah sebagai kekuatan moral yang menjaga independensi, memelihara hubungan strategis dengan negara, dan berkontribusi pada keutuhan bangsa.
Co-Authors Hamzah, Amer Hudhaifah Ja’far, Ja’far M, Nur Sari Dewi. Munadi Munadi Muthmainnah Muthmainnah Ruhmi, Huddah Arami