<![CDATA[Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga bersifat struktural dan politis. Di Indonesia, upaya penanggulangan dua isu ini telah menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional, namun hasilnya masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi politik dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dengan menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan publik, sistem kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis isi. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Teori ekonomi politik Marx digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan struktural dalam sistem kapitalisme berdampak pada pembagian sumber daya yang tidak adil. Selain itu, teori kesejahteraan sosial John Rawls dan konsep good governance dijadikan sebagai kerangka normatif untuk merumuskan solusi alternatif berbasis keadilan dan transparansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti lemahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Strategi yang efektif dalam menanggulangi kedua masalah ini memerlukan pendekatan multidimensi, yang mencakup pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ekonomi politik dapat menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pembangunan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
