<![CDATA[Laporan ini menyajikan analisis menyeluruh kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendorong integrasi transportasi multimoda dengan tujuan utama menurunkan biaya logistik nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi masalah logistik yang rumit. Ini terlihat dari biaya logistik yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Kerangka kebijakan yang dibahas dalam analisis ini mencakup Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan Ekosistem Logistik Nasional (NLE), serta pelaksanaan proyek infrastruktur penting seperti Tol Laut, pengembangan pelabuhan, dan integrasi kereta api logistik. Penurunan persententase biaya logistik terhadap PDB turun dari 23,5% pada periode 2017–2020 menjadi 14,29% pada September 2023, menurut evaluasi efektivitas kebijakan. Namun, kualitas layanan, ketepatan waktu, dan kemampuan pelacakan telah menunjukkan penurunan peringkat dalam Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia pada tahun 2023. Kompleksitas regulasi dan birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan integrasi infrastruktur yang belum optimal adalah masalah utama. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai inisiatif strategis, lebih banyak upaya diperlukan untuk mencapai target biaya logistik 8% dari PDB pada tahun 2045. Rekomendasi strategis termasuk peningkatan investasi pada infrastruktur penghubung, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, peningkatan kolaborasi multi-pihak, dan ekstensifikasi dan optimalisasi NLE melalui digitalisasi menyeluruh. Diharapkan penelitian ini akan membantu akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri dalam mengembangkan strategi logistik yang lebih berdaya saing dan efisien di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
