<![CDATA[Program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pranikah sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu kepada calon pengantin telah diluncurkan oleh Kementerian Agama bersama BKKBN. Program ini sejalan dengan program bimbingan perkawinan (bimwin) oleh Kementerian Agama, namun implementasi dari kesepakatan tersebut tidak terlaksana dengan baik ke daerah-daerah termasuk Kepulauan Nias yang sebagian besar dari wilayahnya berstatus zona merah permasalahan stunting. Hal tersebut ditinjau dari keterbatasan upaya pelaksana program yaitu aparatur KUA dan aparatur agama lainnya sebagai ujung tombak keberhasilan program ini sehingga menyebabkan program tidak optimal. Sementara Perpres No. 72 tahun 2021 menyatakan penurunan stunting merupakan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk KUA dibawah Kantor Kementerian Agama. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana program tersebut berjalan diperlukan analisis mendalam terhadap implementasi program bimwin sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kepulauan Nias. Penelitian kualitiatif dengan rancangan studi kasus dan subjek penelitian yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kepala KUA melalui wawancara dan observasi. Analisis menunjukkan program bimwin sudah mulai terlaksana namun tidak optimal karena tidak adanya Memorendum of Understanding secara resmi dan tertulis oleh Kementerian Agama bersama Dinas Kesehatan menyebabkan para pelaksana program terbatas dalam bergerak didukung keterbatasan pengetahuan yang dimiliki serta tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan ini. Program bimwin sebagai upaya percepatan penurunan stunting dari hulu telah terlaksana namun tidak optimal dan terhambat oleh tidak adanya MoU antara pemangku kepentingan daerah. Saran: Terlaksananya MoU antar pemangku kepentingan dan pemuka agama lainnya agar pelaksana program dapat optimal melaksanakan tugasnya.]]>
Copyrights © 2025
