<![CDATA[Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, sering kali muncul permasalahan ketika badan publik menolak memberikan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat. Konflik ini biasanya timbul akibat perbedaan penafsiran mengenai informasi mana yang seharusnya terbuka dan mana yang harus dikecualikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 terhadap sengketa keterbukaan informasi publik ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (Statute Approach) dan pendekatan yuridis kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 menimbulkan berbagai isu terkait keadilan, maslahah, dan hak publik atas keterbukaan informasi. Keputusan yang menolak akses terhadap informasi publik tanpa alasan yang kuat berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan transparansi yang diakui dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, hakim harus mempertimbangkan kepentingan publik secara luas dan memastikan bahwa setiap pembatasan akses informasi dilakukan dengan dasar yang sah serta sesuai dengan prinsip keadilan. Kata Kunci: Putusan PTUN, Informasi Publik, Fiqh Siyasah.]]>
Copyrights © 2025
