Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Journal Equity of Law and Governance QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Ramadani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SANCTIONS FOR PAWN PERPETRATORS OF EMBEZZLEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW Nabil Al-Farid; Ramadani
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.4.2.10021.252-259

Abstract

Recently, there have often been criminal acts of possession or crimes against property which have attracted the attention of many people in Indonesia, especially the crime of criminal possession of motor vehicles. As defined in the Dutch language, healing is an act in the form of buying, receiving a pawn, pledging, receiving as a gift, hiding, storing, carrying, transporting, offering goods that are or are suspected of originating from a crime. The type of research in this study uses normative legal research, with a qualitative approach and the data sources used are primary data sources and secondary data sources with data collection techniques in the form of library studies. From the research conducted by the author, it can be concluded that it can be concluded based on the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad above, that Islam allows pawning (rahn) provided that it is not used in a crime. In this case, the case previously described has been included in the category of crimes prohibited by Islam. So there is binding Islamic law along with sanctions that can be given to suspects. The crime of theft and detention is behavior that violates Islamic law which can be categorized as jarimah ta'zir. The aim of implementing the law for suspects is to obtain happiness in this world and the hereafter. Based on the opinion of Fiqh experts, it is stated that the punishment for people who commit crimes whose punishment is not regulated in the Al-Qur'an and Sunnah is ta'zir punishment. There are three forms of ta'zir punishment, namely: (1) punishment relating to the body, (2) punishment relating to a person's freedom, (3) punishment relating to property.
Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Anak-Anak Migran Indonesia Di Malaysia Khairul Fadhli Azukma; Ramadani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.840

Abstract

Efektivitas perlindungan anak dalam kerangka hukum pidana Malaysia melalui Child Act 2001, dikaitkan dengan prinsip-prinsip universal Konvensi Hak Anak (CRC) dan pendekatan etis dalam hukum pidana Islam melalui maqasid al-shariah. Malaysia, sebagai negara yang telah meratifikasi CRC, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Child Act 2001 telah menunjukkan kemajuan normatif dengan mengadopsi prinsip best interests of the child, namun dalam pelaksanaannya, terutama pada aspek penjatuhan sanksi pidana, masih terdapat kesenjangan yang berdampak pada efektivitas perlindungan anak.Dari perspektif hukum pidana Islam, fiqh jinayah menawarkan paradigma perlindungan yang lebih humanis melalui prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), yang menempatkan anak sebagai amanah dan entitas sosial yang harus dijaga keberlangsungan fisik maupun moralnya. Mekanisme ta’zir dalam hukum Islam memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang kontekstual dan berkeadilan, menyesuaikan dengan derajat pelanggaran serta kondisi sosial anak sebagai korban.Penelitian ini mengusulkan perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dan nilai-nilai maqasid untuk menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya retributif, tetapi juga restoratif dan preventif. Dengan integrasi prinsip CRC dan maqasid al-shariah, perlindungan anak dapat dirancang lebih adaptif, responsif, dan menjunjung tinggi martabat anak sebagai individu yang berhak atas keamanan dan keadilan hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA TERJUN MEDAN MARELAN PADA SARANA DAN PRASARANA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Angelica Dea Sausanto; Ramadani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.895

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun Medan Marelan serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kota Medan menghasilkan sekitar 1.700 ton sampah per hari, namun pengelolaannya belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode statute approach dan case approach, didukung oleh data primer melalui observasi, serta data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda belum sepenuhnya sesuai, khususnya dalam pemilahan sampah dan pengelolaan kapasitas TPA yang telah melebihi daya tampung. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah daerah telah menjalankan perannya sebagai wali al-amr, namun diperlukan penguatan aspek musyawarah, penyediaan sarana prasarana memadai, dan pengawasan yang lebih tegas demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Aflah Ni'mah Harahap; Ramadani
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i1.26069

Abstract

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, sering kali muncul permasalahan ketika badan publik menolak memberikan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat. Konflik ini biasanya timbul akibat perbedaan penafsiran mengenai informasi mana yang seharusnya terbuka dan mana yang harus dikecualikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 terhadap sengketa keterbukaan informasi publik ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (Statute Approach) dan pendekatan yuridis kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 menimbulkan berbagai isu terkait keadilan, maslahah, dan hak publik atas keterbukaan informasi. Keputusan yang menolak akses terhadap informasi publik tanpa alasan yang kuat berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan transparansi yang diakui dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, hakim harus mempertimbangkan kepentingan publik secara luas dan memastikan bahwa setiap pembatasan akses informasi dilakukan dengan dasar yang sah serta sesuai dengan prinsip keadilan. Kata Kunci: Putusan PTUN, Informasi Publik, Fiqh Siyasah.
Co-Authors Aflah Ni'mah Harahap Angelica Dea Sausanto Khairul Fadhli Azukma Nabil Al-Farid