<![CDATA[Perubahan iklim global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan fiskal berbasis lingkungan, salah satunya pajak karbon. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar pajak karbon, mengevaluasi kesiapan dan tantangan pelaksanaannya di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan praktik internasional dan kondisi sosial-ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum pajak karbon melalui UU HPP dan Perpres No. 98 Tahun 2021, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis, kelembagaan, serta resistensi sosial. Pembelajaran dari negara-negara seperti Swedia, Singapura, dan Kanada menegaskan pentingnya desain kebijakan yang adil, bertahap, dan terintegrasi. Oleh karena itu, implementasi pajak karbon di Indonesia harus disertai roadmap yang jelas, penguatan sistem pemantauan emisi (MRV), insentif teknologi, dan mekanisme kompensasi sosial agar kebijakan ini dapat berfungsi sebagai instrumen transformatif menuju pembangunan rendah karbon yang inklusif.]]>
Copyrights © 2025
