<![CDATA[Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Artikel ini membahas secara mendalam kasus wanprestasi antara PT Busana Insan Sejahtera (PT BIS) dan Hai Seng berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tpg. Sengketa ini berawal dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan senilai Rp 19 miliar, di mana Hai Seng selaku debitur hanya membayar sebagian (sekitar Rp 10 miliar) dan menghentikan pembayaran sejak tahun 2022. Melalui analisis normatif, diketahui bahwa unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata telah terpenuhi, yakni: (1) tidak dilaksanakannya prestasi sesuai isi perjanjian, (2) keterlambatan pelaksanaan kewajiban, (3) pelaksanaan tidak sesuai, serta (4) timbulnya kerugian nyata. Lebih lanjut, tindakan Hai Seng yang menguasai objek jual beli secara sepihak juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tanggung jawab hukum notaris dalam menerbitkan sertifikat atas nama Hai Seng tanpa pelunasan dan tanpa akta jual beli, yang dinilai menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Oleh karena itu, kasus ini menjadi preseden penting dalam menegakkan asas pacta sunt servanda dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditur yang dirugikan. Putusan pengadilan mengukuhkan bahwa wanprestasi harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat menimbulkan akibat keperdataan maupun administratif.]]>
Copyrights © 2025
