<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dilanggar dalam praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja, dan serta merumuskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mengatasi praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran hubungan industrial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis undang-undang, asas hukum, serta studi kasus terhadap sejumlah perusahaan di Surabaya yang dilaporkan menahan ijazah pekerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tindakan penahanan ijazah juga bertentangan dengan prinsip keadilan atas hak milik pribadi, asas kebebasan berkontrak, dan serta nilai-nilai hubungan industrial yang sehat. Penahanan ijazah tidak hanya menimbulkan kerugian administratif dan ekonomi, tetapi juga berdampak psikologis bagi pekerja yang kehilangan kendali atas dokumen penting miliknya. Ketidakhadiran norma eksplisit dalam peraturan perundang-undangan serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan memperparah praktik tersebut]]>
Copyrights © 2025
