Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis Mulyana, Aji
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.54 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i2.132

Abstract

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. 
The Implementation of Chemical Castration Penalties towards Paedophilia Crime Perpetrators Kartono Kartono; Aji Mulyana
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no4.1683

Abstract

Sexual crime (rape) is one of the crimes that are very disturbing to the community, and its development is increasingly diverse either in the motives, nature, the form, the intensity and the modus operandi. The concerning situation is that a castration or castration law is expected to encouraging perpetrators of child sexual violence to lose their desire to repeat their crime. This research will explain how the implementation of chemical castration against sexual offenders on children (paedophilia) and how the application of castration penalties after the purpose of Indonesian crimes. The implementation of the imposition of the chemical castration sentence seems to be considered as an answer to the high public demand for severe punishment for the perpetrators. The existing rules of criminal law and child protection have never been implemented optimally. The Act of sexual assault on a child brings harmful impacts against physical and psychology to the victim, which became an obstacle for law enforcement officers to know or detect victims of sexual violence against children.
Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila Cucu Solihah
Syiar Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i1.2205

Abstract

Religian and law are two unseparated notions from Indonesia as a state and nation. In Indonesia moslems are the majority and they are obliged to follow a certain law taken from their religion and it has been considered as positive law. Therefore, the state plays strategic role to organize laws taken from religion as zakat law by issuing law Number 23 year 2011 about zakat management. Besides, Indonesian citizen is also obliged to pay the tax. In order to avoid those 2 (two) obligations then the law number 36 year 2008 about the forth change of law number 7 year 1983 about income tax. 
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
MENINGKATKAN SOFTSKILLS MAHASISWA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MENGGUNAKAN APLIKASI KAHOOT Trini Handayani; Aji Mulyana
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.136 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i2.4058

Abstract

Abstrak:  Pendidikan anti korupsi (PAK) di lingkungan kampus merupakan salah satu kurikulum yang diwajibkan pemerintah dalam perkuliahan yang telah di atur dalam Peraturan Meteri Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini tidak terlepas dari Penetapan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pengendalian; dan Peningkatan. Maka karena itu perlu strategi khusus dalam meningkatan pengetahuan kepada mahasiswa dalam perannya untuk meminimalisir perilaku korupsi di kemudian hari. Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Suryakancana pada mata kuliah PAK telah diterapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kahoot, yang mana memiliki harapan dan tujuan untuk meningkat pengetahuan PAK dengan dapat merubah sikap perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Abstract:  Anti-corruption education on campus is one of the curricula required by the government in lectures that have been regulated in Research and Technology Metrics Number 33 of 2019 concerning the obligations of Higher Education to organize Anti-Corruption Education as a course. Implementing this service is inseparable from Stipulation; Implementation; Monitoring and Evaluation; Control; and Improvement. Therefore, it is necessary to have a special strategy for increasing student knowledge to minimize corrupt behaviour in the future. Especially at the Faculty of Law, Suryakancana University, the Anti-corruption education course has implemented a learning strategy using the Kahoot application, which has hopes and goals to increase Anti-corruption education knowledge by changing behaviour according to prevailing values and norms.
Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia Eman Sulaiman; Trini Handayani; Aji Mulyana
SOEPRA Vol 7, No 2: Desember 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i2.4035

Abstract

Abstract: Technology has an important role in human life. The rapid advancement of telecommunications technology has influenced the world of medicine. One of them is the use of telemedicine in health consultations between doctors and patients. Telemedicine is a long-distance health service by health professionals using information and communication technology. Telemedicine can provide various conveniences in conducting health consultations. However, problems arise related to the implementation of this telemedicine, including problems related to the legal aspects of telemedicine. The purpose of this study was to determine the legal aspects of telemedicine in Indonesia and the liability of doctors in the event of adverse effects resulting from treatment through telemedicine consultation. The research method in this paper is normative juridical. This article describes various problems related to the implementation of telemedicine as well as legal aspects related to telemedicine services in Indonesia. Based on observations, there are no unequivocal legal regulations regarding the implementation of telemedicine in Indonesia, such as the legality of practice permits, legality of practice sites, medical records, data accuracy, medical approval, confidentiality and security of patient data. So that effort are needed from the government through the Ministry of Health to pay more attention to telemedicine problems and make clear and firm legal rules to frame the implementation of telemedicine in Indonesia. Abstrak: Teknologi memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telekomunikasi yang pesat telah mempengaruhi dunia kedokteran. Salah satunya adalah penggunaan telemedisin dalam konsultasi kesehatan antara dokter dengan pasien. Telemedisin merupakan suatu pelayanan kesehatan jarak jauh oleh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Telemedisin dapat memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan konsultasi kesehatan. Namun muncul permasalahan terkait dengan pelaksanaan telemedisin ini, diantaranya adalah masalah yang berkaitan dengan aspek hukum telemedisin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum telemedisin di Indonesia dan pertanggungjawaban dokter apabila terjadi adverse effect yang merupakan hasil dari tatalaksana melalui konsultasi telemedisin. Metode penelitian tulisan ini adalah yuridis normatif. Artikel ini menjelaskan berbagai permasalahan berkaitan dengan implementasi telemedisin serta aspek hukum yang berkaitan dengan layanan telemedisin di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, belum ada aturan hukum yang secara jelas dan tegas terkait pelaksanaan telemedisin di Indonesia, seperti legalitas izin praktik, legalitas tempat praktik, rekam medik, keakuratan data, persetujuan medis, kerahasiaan dan keamanan data pasien. Sehingga diperlukan upaya dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk lebih memberikan perhatian pada permasalahan telemedisin serta membuat aturan hukum yang jelas dan tegas untuk membingkai pelaksanaannya telemedisin di Indonesia.
Criminal Response Formulation Policy Distribution News (Hoax) through Social Media Hendral Veno; Chepi Ali Firman; Dey Ravena; Aji Mulyana
Journal La Sociale Vol. 2 No. 6 (2021): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v2i6.495

Abstract

The spread of fake news (hoax) is increasingly prevalent nowadays. Hoax is fake news that often appears on the internet and aims to spread panic and mass fear. Many irresponsible individuals carried out an activity to achieve a goal that can cause unrest, chaos, and disrupt state security. The research objective is to understand the criminal provisions in the ITE Law into conditions that follow the development of the criminal act of spreading hoaxes—knowing the policy formulation in handling the spread of fake news (hoax) through social media in Indonesia in the future. The approach method used in this research is a normative juridical approach. The types of data used in this study are secondary data and primary data. This research is classified as a kind of qualitative research. The results of this study indicate that: The provisions that follow the development of the criminal act of spreading fake news (hoax) are seen from several aspects. First, the factory itself, the second legal factor of law enforcement officers, the third is facilities and infrastructure, fourth, the community factor. In terms of this aspect, the formulation of criminal law in dealing with fake news in the future looks better and more complete, especially in the concept of the Criminal Code, which regulates things that can be convicted regarding fake news and hate speech, the form of fake news and hate speech in cyberspace. The current criminal law policy still has shortcomings, especially in terms of policy formulation.
POLICY IMPLEMENTATION OF THE LOCAL GOVERNMENT REGARDING THE PROHIBITION OF PROPERTY AND IMMORAL CONDUCT Budi Heryanto; Emaliawati Emaliawati; Aji Mulyana
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.348

Abstract

Prostitution is an activity of offering sex edgaged to people to be enjoyed in general or voluntarily in order to obtain a reward for that person's sexual satisfaction. However, prostitution activity violates the norms and values of society as seen in prostitution activities in Sukabumi Regency area which often disturbs the community. Therefore the regional government issued Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the Prohibition of Prostitution and Immoral Acts which are the result of public policies which are forms or types of legal provisions that must be implemented in society, but at the level of implementation it is still not optimal. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Regional Regulation of Sukabumi Regency in carrying out the rules prohibiting prostitution and immoral acts. The implementation of this local government policy has not regulated well because of many factors that affect its implementation, both from the regulation itself, human resources, inadequate facilities and infrastructure.
PELATIHAN PENGGUNAAN VIRTUAL REALITY DALAM PENGAJARAN KOSA KATA BAHASA INGGRIS PADA GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN CIPANAS Nia Kurniawati; Anisa Sofarini; Trini Handayani; Anita Kamilah; Aji Mulyana
Abdimas Siliwangi Vol 5, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : IKIP SILIWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22460/as.v5i2.9908

Abstract

Tujuan pelaksanaan  pelatihan penggunaan virtual reality dalam pengajaran kosa kata Bahasa Inggris pada guru Sekolah Dasar di Kecamatan Cipanas ini untuk membuka wawasan dan pengetahuan guru terkait media pembelajaran berbasis teknologi. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam pelatihan adalah pendekatan klasikal. Terdapat 5 tahapan dalam kegiatan pengabdian ini, yakni sebagai berikut: Identifikasi Masalah, Proses Informasi dan Solusi yang Ditawarkan, Penyusunan Materi Pelatihan, Pelaksanaan Pelatihan, Evaluasi. Perlu adanya peningkatan dalam metode pembelajaran Bahasa Inggris yang semula masih manual sekarang bergeser kepada penggunaan alat teknologi, solusi yang ditawarkan adalah memberikan penguatan kepada guru peserta pelatihan bahwa pembelajaran berbasis kolaboratif dapat diterapkan ketika VR digunakan sebagai media pembelajaran.
PELATIHAN IMPLEMENTASI VIRTUAL REALITY (VR) SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU-GURU SD DI KEC. CIPANAS Jauhar Helmie; Vina Nurviyani; Iis Ristiani; Muhamad Syamsul Taufik; Aji Mulyana
Jurnal Warta Desa (JWD) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Warta Desa (JWD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jwd.v4i1.170

Abstract

Hasil temuan sejumlah studi menjelaskan bahwa pada abad 21 ini, media belajar yang berbasis teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Namun, hal itu belum selaras dengan kompetensi pedagogik yang dimiki oleh para guru, terutama guru-guru Bahasa Inggris yang mengajar di sekolah dasar di Kec. Cipanas. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan para guru Bahasa Inggris SD di Kec. Cipanas tentang TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) sehingga kompetensi pedagogik para guru perlu dikembangkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru-guru Bahasa Inggris SD khususnya mengenai implementasi TPACK dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Upaya untuk peningkatan kompetensi pedagogik para guru Bahasa Inggris SD tersebut dilakukan melalui pelatihan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital dengan menggunakan virtual reality (VR). Pelatihan ini dilakukan di 15 sekolah dasar di Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, dengan melibatkan 15 guru Bahasa Inggris sekolah dasar. Pelatihan ini diselenggarakan melalui 3 tahapan, yaitu a) persiapan program pelatihan (menganalisis kebutuhan para guru & merancang program pelatihan), b) implementasi program pelatihan, c) evaluasi program pelatihan. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini, para guru Bahasa Inggris SD di Kec. Cipanas memiliki pengetahuan tentang TPACK yang lebih baik sehingga memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengoptimalkan kompetensi pedagogik yang mereka miliki.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Andian, Rivki Angga Adriana Imansyah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aulia, Salsabila Hadi Azahra, Anisa Amalia Baidi, Ribut Bintang, Muhammad Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ipaldi, Muhamad Irpan Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kamilah, Anita Kartono Kartono Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Nadiyana, Delis Nazilah, Siti Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Putri, Kayla Andini Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Azzahra Salsabila Ribut Baidi Rizal, Desca Mochamad Rusman Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Rahma R Suci Lestari Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber