<![CDATA[Artikel ini mengkaji transformasi kurikulum sejarah di Indonesia selama periode 1947–1965 dalam konteks dinamika politik dan ideologi nasional. Melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis tiga kurikulum utama: 1947, 1952, dan 1964. Kurikulum 1947 dirancang untuk menanamkan semangat nasionalisme dan karakter kebangsaan melalui pendidikan sejarah yang terintegrasi dengan seni dan jasmani. Kurikulum 1952 menghadirkan struktur yang lebih sistematis dengan program Pancawardhana, namun pelaksanaannya dipengaruhi pertarungan ideologi antar partai politik di masa demokrasi parlementer. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kurikulum 1964 menjadi alat ideologis negara untuk membentuk “manusia sosialis Indonesia” yang setia pada Manipol-USDEK dan ideologi Nasakom. Kajian ini menunjukkan bahwa kurikulum sejarah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pedagogis, tetapi juga sebagai alat politik untuk membentuk identitas nasional dan memori kolektif yang mendukung legitimasi kekuasaan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan kritis dalam memahami relasi antara pendidikan, politik, dan ideologi dalam historiografi pendidikan Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
