<![CDATA[Penelitian ini menganalisis disparitas antara pengaturan kebijakan affirmative action dan implementasinya dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi affirmative action yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan implementasi teknis dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian regulasi, terutama terkait pembulatan ke bawah dalam kuota keterwakilan perempuan, yang mengakibatkan penurunan partisipasi perempuan dalam pencalonan. Sebanyak 9 dari 14 partai politik tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan, dan beberapa perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang strategis, mengurangi peluang keterpilihan. Penelitian ini merekomendasikan revisi PKPU untuk menghilangkan celah pembulatan, memperkuat peran KPU dan Bawaslu dalam pengawasan, serta mendorong peningkatan keterlibatan perempuan melalui program pemberdayaan dan pendidikan politik yang lebih intensif.]]>
Copyrights © 2024
