<![CDATA[Keterlibatan penanaman modal asing (PMA) dalam operasional layanan fertilitas berbasis Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan pasien, alih teknologi, dan kepastian hukum. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan In Vitro Fertilization (IVF), Indonesia membuka peluang investasi asing, namun tetap menetapkan batasan regulatif yang ketat demi menjaga nilai-nilai etik, agama, dan hukum nasional. Studi ini menelaah peraturan utama seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Permenkes No. 2 Tahun 2025, yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan TRB dan pembatasan terhadap praktik seperti donor gamet dan sewa rahim. Ditemukan bahwa keterlibatan investor asing membawa potensi manfaat berupa peningkatan mutu layanan dan alih teknologi, tetapi juga mengandung risiko hukum yang tinggi, termasuk ketidaksesuaian model bisnis, potensi pelanggaran etika, serta kemungkinan sengketa internasional melalui mekanisme ISDS. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan regulatif, penyesuaian kebijakan investasi dengan nilai-nilai lokal, serta kerja sama lintas negara guna menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak pasien.]]>
Copyrights © 2025
