<![CDATA[Kemandirian fiskal merupakan tujuan utama dari desentralisasi fiskal yang telah lama diupayakan di Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) (UU HKPD) hadir untuk memperkuat peran daerah dalam menggali potensi pendapatan asli, khususnya melalui reformulasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yaitu deskriptif analitis, melalui dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Pendapatan Pajak, yang dihitung menjadi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Hasilnya, ditriangulasi dengan wawancara dengan Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan pengolahan data, IKF meningkat dari 0,12 pada tahun 2023, menjadi 0,15 pada tahun 2024. Peningkatan terutama terjadi pada sektor perhotelan dan makanan-minuman, sedangkan penerimaan dari hiburan dan parkir menurun akibat perubahan tarif. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD tidak terlalu memberikan pengaruh krusial terhadap peningkatan realisasi PBJT secara keseluruhan di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun target dan realisasi 2024 tampak meningkat, dibandingkan realisasi 2023 belum ada peningkatan signifikan. Oleh karena itu, penguatan strategi pengelolaan pajak daerah tetap diperlukan agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara optimal.]]>
Copyrights © 2025
