<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan implikasi dari force majeure dalam perjanjian kredit, dengan fokus pada dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan dan perlindungan konsumen. Pandemi yang dikategorikan sebagai force majeure relatif melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi restrukturisasi kredit tanpa menghapus kewajiban debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus Putusan No.347/Pdt/2021/PT SMG, penelitian ini menelusuri efektivitas penerapan force majeure serta sejauh mana lembaga keuangan mematuhi ketentuan OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restrukturisasi kredit diatur melalui POJK No.11/POJK.03/2020, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait pemahaman konsumen atas haknya dan lemahnya fungsi pengaduan lembaga keuangan. Studi ini menyoroti perlunya sosialisasi regulasi dan penguatan unit perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Implikasi penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk merumuskan klausul force majeure yang lebih kontekstual serta SOP pemberian keringanan kredit yang adil dan transparan. Penelitian ini juga merekomendasikan pendekatan selektif dalam pemberian restrukturisasi guna menjaga stabilitas sektor keuangan sambil tetap menghormati hak-hak debitur.]]>
Copyrights © 2025
