<![CDATA[Hak akses penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia layanan publik, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan daerah. Salah satu instrumen hukum yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016, yang mewajibkan penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Bioskop Cinepolis Jember dalam memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Cinepolis Jember telah menyediakan beberapa fasilitas aksesibilitas seperti jalur landai, toilet khusus, dan area kursi roda, namun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam regulasi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi peraturan, keterbatasan infrastruktur yang memadai, serta minimnya pengawasan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola bioskop, penegakan regulasi yang lebih ketat, serta sinergi antara pemerintah, penyedia fasilitas umum, dan organisasi penyandang disabilitas guna memastikan hak akses bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal]]>
Copyrights © 2025
