<![CDATA[Penatausahaan tanah sebagai bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) memiliki nilai strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien. Namun, praktik di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun menunjukkan masih adanya kendala serius, seperti aset belum tercatat secara rinci, ketidaksinkronan data dengan BPN, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi SIMBADA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengevaluasi efektivitas penatausahaan tanah di daerah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif-analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen hukum dan laporan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal. Aset bernilai besar belum dimanfaatkan secara produktif, dan sertifikasi belum tuntas. Implikasinya, diperlukan integrasi antara regulasi, sistem informasi, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung good governance dan mendorong kontribusi aset terhadap pembangunan daerah]]>
Copyrights © 2025
