<![CDATA[Penanganan anak yang terlibat dalam hukum di Indonesia telah beralih dari pendekatan punitif ke pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi ditujukan untuk melindungi hak anak dengan menghindarkan mereka dari proses peradilan formal dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, efektivitas diversi sering terhalang oleh stigma sosial yang masih melekat pada anak, sehingga tujuan pemulihan dan pemberdayaan tidak sepenuhnya tercapai. Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk menganalisis hubungan antara efektivitas diversi, reintegrasi, dan stigmatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparat, keterlibatan keluarga, serta adanya dukungan program pasca-diversi. Sebaliknya, stigma sosial, kurangnya edukasi, dan akses layanan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sistem hukum dan kesadaran masyarakat dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif demi mencapai reintegrasi yang utuh bagi anak.]]>
Copyrights © 2025
