Kolaborasi dan Sinergitas Multipihak dalam Pengamanan Aset Bendungan Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur Indonesia

Shivam Vivekananda, Gipih
Yaqutun Nafis, Attin
Sabitha, Alifa
Aji Saputra, Muhamad
Agustian Putra, Ilham
Taufikurrahman, Taufikurrahman
Kusmiarto, Kusmiarto

Widya Bhumi
Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi

The Pandan Duri Dam in East Lombok Regency, a local government strategic asset, has residential settlement concerns due to ambiguous boundary delineations.  The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) may cause overlapping land ownership claims.  This study evaluates PTSL measures to protect local government assets and multi-stakeholder collaboration to resolve Pandan Duri Dam asset disputes.  The mixed-methods research combines geographical analysis—using the 2024 PTSL parcel map, 2009 Google Earth imagery, 2024 UAV data, and the local government asset map—with qualitative interviews and field surveys with key officials.  Secondary data included policy texts and spatial archives, while primary data came from 15 important informants.  The survey found that locals occupied 14.3 hectares (3.2%) of the 448-hectare government asset area.  PTSL has 1,104 registered land parcels, 149 of which overlap with the government asset, and 228 of 550 registration applications were refused owing to their buffer zone location.  Government, academia, business, media, and community participation has improved mapping accuracy and policy transparency.  This paper advocates GIS-based spatial analysis, cross-sectoral collaboration, and evidence-based policies to preserve regional assets.  To avoid land disputes, the government should improve integrated monitoring systems and define asset borders. Pengamanan aset pemerintah daerah menjadi prioritas dalam Program PTSL, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mencegah sengketa dan penguasaan ilegal. Bendungan Pandan Duri merupakan salah satu bentuk aset pemerintah daerah, namun kenyataannya tidak terdapat batas kawasan bendungan di lapangan yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan mendaftarkan tanah mereka ke dalam program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan bidang-bidang tanah masyarakat yang terindikasi masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah dalam kegiatan PTSL di kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan data peta situasi pengadaan tanah bendungan pandan duri tahun 1996 yang belum terdigitalisasi, Peta Dasar UAV PTSL 2024, Citra Google earth 2009, dan bidang tanah hasil pengukuran satgas fisik PTSL. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial dengan overlay data spasial sesuai lokasi aslinya dan survei lapangan untuk meninjau batas fisik bidang tanah. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Lombok Timur menunjukkan 149 bidang tanah seluas 145.022 m² mengalami tumpang tindih dengan aset pemerintah. Kemudian dari 550 berkas permohonan PTSL yang masuk, sebanyak 228 berkas dikembalikan ke Kantor Desa karena tumpang tindih dengan aset pemda dan berada pada area yang berdekatan. Akhirnya, 322 berkas dinyatakan lolos pemeriksaan dan siap diproses untuk sertifikasi melalui program PTSL.