Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyajian Informasi Spasial Pertanahan Berbasis Bencana Tanah Longsor di Gedangsari, Gunungkidul Aprin Sulistyani; Arief Syaifullah; Mr. Kusmiarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract : Indonesia is in the region with high potential threat of natural disasters. Landslides is the largest and most deadly threat in Indonesia (Gema BNPB 2015). Therefore, disaster risk reduction is needed to minimize the impact of disaster, by encouraging collection, management and access to the risk information using location-based database. To support these efforts, this research sought to describe the distribution of the level of threat, vulnerability, capacity and risk of landslides in the district of Gedangsari through decisive element of risk weighting, which are threats, vulnerabilities and capacities for 67 hamlets in study area. The result were presented as Threat Map, Vulnerability Map, Capacity Map and Landslide Risk Map. Furthermore, these maps were overlayed with Land Registry Map and Technique Base-Map. The results were analyzed using spatial and quantitative descriptive methods to provide land information-based landslides in Kecamatan Gedangsari. This information is useful to support the work of National Land Agency in providing safe land relocation near to the disaster site and to maintain Cadastral Control Points. Keywords : landslide, land relocation, contol pointsIntisari : Wilayah Indonesia berada pada potensi tinggi ancaman bencana alam. Bencana tanah longsor merupakan ancaman terbesar dan paling mematikan di Indonesia (Gema BNPB 2015). Oleh karena itu perlu upaya pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan mendorong pengumpulan, manajemen dan akses informasi risiko menggunakan dasar data berbasis lokasi. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan sebaran tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari melalui pembobotan unsur penentu risiko yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas pada 67 dusun. Hasilnya, disajikan dalam bentuk Peta Ancaman, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko Bencana Tanah Longsor. Selanjutnya, peta-peta tersebut dipadukan dengan Peta Pendaftaran Tanah dan Peta Dasar Teknik. Hasil overlay kemudian dianalisis secara spasial dan deskriptif kuantitatif untuk menyajikan informasi pertanahan berbasis bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari. Informasi tersebut bermanfaat dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional seperti kegiatan penyediaan tanah relokasi yang aman dan dekat dengan lokasi bencana dan pemeliharaan TDT. Kata Kunci : tanah longsor, relokasi tanah, TDT

THE ROLE OF INTEGRATED CADASTRE DATABASE IN DISASTER RISK MANAGEMENT Kusmiarto Kusmiarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Due to the complexity of the natural disaster in Indonesia, the effective disaster risk management should havecomprehensive information. Cadastre database using parcels as basic mapping units constitute the detailed information relatedto elements at risk. It is not easy for the institutions in charge with those disaster risk management to access the detailedinformation. The research is aimed at overcoming the above problems that is by designing the integrated cadastre databasescheme. The survey results are use to test the geo-database cadastre scheme. The evaluation is done by in depth interview tothe potential users. The result of evaluation showed that the cadastre database made is good enough to solve the abovementioned problems.Keywords: cadastre, design, geo-database, elements at risk, earthquake.

Model-Model Pendekatan Partisipatif Dalam Sistem Informasi Geografi Kusmiarto Kusmiarto; Arie Yulfa; Fahmi Charish Mustofa
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The participatory approach in decision making and the implementation of activities that directly or indirectly relate to the public interest has become a new stream of current research. Participatory Geographic Information System (PGIS), Public Participation Geographic Information System (PPGIS), Collaborative Geographic Information System (CGIS), Participatory Mapping (PM), Volunteered Geographic Information (VGI) and Crowdsourcing Spatial Data (CSD) are terms that are commonly used in scientif ic publications that focus on the public’s knowl edge in geospatial science and technology. These terms are increasingly emerging since the adoption of Web 2.0 technology. Reviews of these terms are increasingly widespread and also cause overlap in their use. This article aims to discuss the def inition, method, quality of output and implementation of these terminologies and outline in brief as an enrichment reference to encourage the potential of research themes related to participatory approaches and community knowledge. A literature review is applied to achieve the objectives of this article. The results obtained from this study are the similarity and the difference in the models of participatory-based approach to the object of this research. The similarity is an effort to utilize other people in solving problems. Whereas the differences found lies in the location, time, and design of the participant meeting strategy. Keywords: PGIS, PPGIS, PM, Collaborative GIS, VGI, Crowdsourcing.Intisari: Pendekatan partisipatif di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik telah menjadi arus baru penelitian-penelitian terkini. Sistem Informasi Geografi Partisipatif (SIG-P), Sistem Informasi Geografi Partisipasi Publik (SIG-PP), Sistem Informasi Geograf i Kolaboratif (SIG-K), Pemetaan Partisipatif (PP), Volunteered Geographic Information (VGI) dan Crowdsourcing data spasial merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam publikasi ilmiah yang berfokus pada ilmu dan teknologi geospasial. Istilah tersebut semakin banyak muncul semenjak penerapan teknologi Web 2.0. Ulasan mengenai istilah-istilah tersebut menimbulkan tumpang tindih dalam pemakaiannya. Artikel ini bertujuan untuk membahas def inisi, metode, kualitas luaran dan implementasi dari terminologi-terminologi tersebut dan menguraikan secara ringkas sebagai pengayaan referensi untuk mendorong potensi tema-tema penelitian terkait pendekatan partisipatif dan pengetahuan masyarakat. Tinjauan pustaka digunakan sebagai satu pendekatan untuk meraih tujuan dari artikel ini. Hasil yang didapatkan adalah adanya kesamaan dan perbedaan pada model-model pendekatan berbasis partisipatif pada objek penelitian. Persamaanya adalah adanya pemanfaatan orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, dan rancangan strategi pertemuan partisipannya. Kata Kunci: SIG-P, SIG-PP, SIG Kolaboratif, PP, VGI, Crowdsourcing

The Level of Community Participation in Land Registration Activities in Indonesia Kusmiarto Kusmiarto; Heri Sutanta; Trias Aditya
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v6i1.423

Abstract: Community participation in the implementation of government projects, including land registration activities, has now increasingly incorporated and mainstreamed. The public is encouraged and invited to actively participate in the various stages of land registration process. However, the extent of community participation in land registration activities in Indonesia has not been thoroughly investigated. This paper aims to examine the level of community participation in supporting the Complete Systematic Land Registration, known as PTSL in Indonesia. Classical and new theories on community participation were used as the framework. They include A Ladder of Citizen Participation, the Wheel of Participations, and Consultations Complexity Chart. All stages in the PTSL were identified and classified based on their levels or quadrants on the three theoretical models. The findings show that 13 out of 32 steps in the PTSL have public participation involvement, 7 steps potentially involve community participation and 12 of them have no community elements. Stages in PTSL that have community participation are located at a higher level of the ladder and the wheels, as well as the most complex part in the chart.Intisari: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pemerintah, termasuk pada kegiatan pendaftaran tanah, kini semakin diarusutamakan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam berbagai tahapan proses pendaftaran tanah secara aktif. Namun, sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia belum diteliti secara menyeluruh. Tulisan ini bertujuan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah, yang dikenal sebagai PTSL di Indonesia. Teori klasik dan baru tentang partisipasi masyarakat digunakan sebagai kerangka kerja kajian ini. Teori-teori tersebut adalah Tangga Partisipasi, Roda Partisipasi, dan Bagan Kompleksitas Konsultasi. Semua tahapan dalam PTSL diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan level atau tingkatan, dan kuadran pada tiga model teoritis tersebut. Temuan menunjukkan bahwa 13 (tiga belas) dari 32 (tigapuluh dua) tahapan kegiatan dalam PTSL ada keterlibatan partisipasi masyarakat, 7 (tujuh) langkah berpotensi melibatkan partisipasi masyarakat dan 12 (dua belas) di antaranya tidak ada keterlibatan unsur masyarakat. Tahapan dalam PTSL dengan partisipasi masyarakat semakin menuju pada tangga partisipasi yang lebih tinggi, dan kuadran roda partisipasi yang lebih jauh, serta pada bagian paling kompleks dalam Bagan Kompleksitas Konsultasi.

Transformasi Kadaster di Indonesia: Kepastian Hukum dalam Sejarah dan Tantangan Pendaftaran Tanah Koes Widarbo; Kusmiarto Kusmiarto
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 1 No. 1 (2023): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v1i1.8

ABSTRACT The history of the cadastre in Indonesia encompasses the periods of Dutch East Indies colonial rule, Japanese occupation, and the post-independence era. The enactment of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA), particularly Article 19, which defines the scope of cadastre, has brought about significant changes. Nonetheless, the core issue remains the ineffectiveness of cadastre mapping in providing legal certainty, even serving as a recurring source of land-related problems, including during the periods of Presidential Regulations (PP) 10/1961, PP 24/1997, and PTSL. This research aims to comprehend the concept and historical mission of cadastre in each village or sub-district periodically and to assess its impact on land-related cases. The research employs normative legal methods and qualitative approaches. Conceptual, historical, comparative, and case study approaches are employed to gain a deeper understanding. Moreover, philosophical approaches (fundamental, comprehensive, and speculative) and ontological, epistemological, and axiological aspects are also considered for further research. The findings unveil the complexity and dynamics involved in land registration and cadastre management in Indonesia. Changes in regulations, ontological, and epistemological approaches, along with efforts to establish comprehensive registration maps, constitute vital components in maintaining effective legal certainty and land management. Keywords: cadastral history, Legal certainty, Land-related issues, Cadastral mapping, Land registration reform. INTISARI Sejarah kadaster di Indonesia meliputi era Pemerintahan Hindia Belanda, penjajahan Jepang, hingga era kemerdekaan. Berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, terutama Pasal 19 yang mengatur ruang lingkup kadaster, mengubah dinamika. Meski demikian, permasalahan inti adalah perpetaan kadaster yang kurang efektif dalam memberikan kepastian hukum, bahkan menjadi sumber berulangnya masalah pertanahan, termasuk di era PP 10/1961, PP 24/1997, dan PTSL. Penelitian ini bertujuan memahami konsep dan sejarah misi kadaster di setiap desa atau kelurahan secara periodik, serta membandingkan dampaknya pada kasus pertanahan. Metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif digunakan. Pendekatan konseptual, sejarah, perbandingan, dan studi kasus diterapkan. Pendekatan filsafat (mendasar, menyeluruh, spekulatif) dan aspek ontologis, epistemologis, serta aksiologis juga dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Hasilnya mengungkapkan kompleksitas dan dinamika dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dan kadaster di Indonesia. Perubahan aturan, pendekatan ontologis dan epistemologis, serta upaya mewujudkan peta pendaftaran lengkap menjadi komponen penting dalam menjaga kepastian hukum dan pengelolaan pertanahan yang efektif. Kata Kunci: Sejarah kadaster, Kepastian hukum, Masalah terkait tanah, Pemetaan kadaster, Reformasi pendaftaran tanah

Tipologi Permasalahan Kualitas Data Pertanahan PTSL Terintegrasi Tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Luluk Qoniah Khoirunisa; Muh. Arif Suhattanto; Kusmiarto Kusmiarto
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 2 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i2.33

Improving the quality of land data is one of the key steps in completing the Systematic Land Registration (PTSL) program for registered land parcels. At the Land Office of Blora Regency, there are registered land parcels that cannot be mapped in the registration map, categorized under K4.2. The purpose of this research is to describe the process of identifying K4.2, the typology of problems, and potential solutions at the Land Office of Blora Regency. Using a qualitative research method with a practical action research approach, the findings reveal that the condition of K4.2 PTSL integrated in 2023 is not entirely pure K4.2, as an analysis in Jejeruk Village and Ngloram Village found several land parcels that could have their data quality improved. The typology of problems for K4.2 land parcels is classified into three main categories: land data anomalies, overlapping certificates on old rights, and untraceable locations. Potential solutions for resolving K4.2 land parcels include improving physical data and the Land Office Computerization System (KKP) data, cancelling rights based on the owner's declaration of land rights relinquishment, and publishing K4.2 in village offices. Additionally, a follow-up regulation is needed to address the resolution of K4.2 issues. Keywords: Improvement of Land Data Quality, Integrated Systematic Land Registration, Blora Land Office, Overlapping Certificates, Land Rights Relinquishment. INTISARI Peningkatan kualitas data pertanahan merupakan salah satu penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk bidang tanah yang sudah terdaftar. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terdapat bidang tanah terdaftar yang tidak dapat dipetakan dalam peta pendaftaran yang dikategorikan dalam K4.2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses identifikasi K4.2, tipologi permasalahan, dan potensi solusinya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Melalui metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan praktis didapatkan hasil bahwa kondisi bidang tanah K4.2 PTSL terintegrasi tahun 2023, tidak serta merta murni K4.2 karena setelah dilakukan analisis di Desa Jejeruk dan Desa Ngloram terdapat beberapa bidang tanah yang dapat ditingkatkan kualitas datanya. Tipologi permasalahan bidang-bidang tanah K4.2 digolongkan menjadi tiga kategori utama yaitu anomali data pertanahan, tumpang tindih sertipikat di atas hak lama, dan lokasi tidak ditemukan. Potensi solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan bidang-bidang tanah K4.2 yaitu perbaikan data fisik dan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), penghapusan hak dengan dasar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik, dan publikasi K4.2 di kantor desa serta diperlukan aturan tindak lanjut tentang penyelesaian K4.2. Kata Kunci: Peningkatan Kualitas Data Pertanahan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terintegrasi, Kantor Pertanahan Blora, Tumpang Tindih Sertipikat, Pelepasan Hak Atas Tanah.

Prospek Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Mengoptimalkan Keamanan Dokumen Pertanahan Elektronik: Sebuah Tinjauan Literatur Secara Sistematik Joshua Paskah Nugraha; Wahyuni; Kusmiarto Kusmiarto
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 1 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i1.37

In accordance with Minister of ATR/BPN Regulation No. 3 of 2023, the Ministry of ATR/BPN has initiated the implementation of an electronic land registration system, including the transition of Land Books and Survey Letters to digital formats. However, concerns regarding the security of electronic certificates have increased due to the threat of data breaches. Blockchain technology, with its robust encryption and immutable decentralization, is proposed as a solution to enhance the security, transparency, and efficiency of land administration. This study aims to examine the current status of land document digitization and its potential integration with Blockchain; evaluate how Blockchain can improve security and prevent forgery of electronic documents; identify technical and policy challenges associated with Blockchain implementation and strategies to address them; and assess the urgency of Blockchain adoption for securing electronic land documents in Indonesia. A systematic literature review was employed to identify risks and challenges in the implementation process. The findings suggest that Blockchain has significant potential to improve the security and trustworthiness of the land administration system, despite challenges such as data storage efficiency, user security, energy consumption, and the lack of specific regulations. Effective implementation of Blockchain will require thorough preparation, stakeholder collaboration, and public education on its benefits and security. Keywords: Blockchain; Electronic Land Document Security; Blockchain Implementation in Indonesia; Electronic Land Registration System; Land Information Technology. INTISARI Sesuai Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah mulai menerapkan sistem pendaftaran tanah elektronik, termasuk alih media Buku Tanah dan Surat Ukur ke format digital. Namun, kekhawatiran mengenai keamanan sertipikat elektronik meningkat akibat ancaman peretasan data. Teknologi Blockchain, dengan enkripsi kuat dan desentralisasi yang tidak dapat dimanipulasi, diusulkan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi terkini alih media dokumen pertanahan dan potensi integrasinya dengan Blockchain; mengevaluasi bagaimana Blockchain dapat meningkatkan keamanan dan mencegah pemalsuan dokumen elektronik; mengidentifikasi tantangan teknis dan kebijakan dalam penerapan Blockchain serta strategi untuk mengatasinya; dan menilai urgensi penerapan Blockchain dalam pengamanan dokumen pertanahan elektronik di Indonesia. Metode tinjauan literatur sistematis digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blockchain berpotensi besar dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan sistem pertanahan, meskipun ada tantangan seperti efisiensi penyimpanan, keamanan pengguna, konsumsi energi, dan kurangnya regulasi spesifik. Penerapan Blockchain memerlukan persiapan matang, sinergi antara pemangku kepentingan, dan edukasi masyarakat mengenai manfaat dan keamanannya. Kata Kunci: Blockchain; Keamanan Dokumen Elektronik Pertanahan; Penerapan Blockchain di Indonesia; Sistem Pendaftaran Tanah Elektronik; Teknologi Informasi Pertanahan.

Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian Klaster 3 Backlog Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah: - Irawan, Trio; Nugroho, Tanjung; Supama, Yohanes; Kusmiarto, Kusmiarto; Suhendro, Suhendro; Suharto, Eko; Wulan Titik Andari, Dwi
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 1 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i1.51

Systematic Complete Land Registration (PTSL) is a national program aimed at accelerating and completing the first-time land registration process simultaneously across Indonesia through the "complete village" concept. All land parcels within a village are measured, followed by clustering based on an analysis of physical and juridical data. This clustering aims to facilitate the handling of each typology of land-related issues. One such cluster is Cluster 3 (K3). The existence of K3 parcels hinders the certificate issuance process. This study aims to identify the characteristics and spatial-temporal distribution of K3 in Tojo Una-Una Regency during the 2018–2023 PTSL period, analyze the causal factors, and examine resolution efforts. The research employs a qualitative method. The results show that K3 consists of two main types: K3.1 and K3.3, with temporal distribution fluctuating between 2018 and 2022. Spatially, K3 distribution is sporadic and found in most PTSL villages. The causes of K3.1 include limited SHAT (land ownership certificate) budget compared to the PBT (parcel mapping) budget, incomplete documents, and the absence of statements regarding outstanding BPHTB/PPh tax obligations. Meanwhile, the causes of K3.3 include limited budget for juridical data collection, instant parcel printing practices, and unclear land ownership. The resolution of K3 is carried out through APBN (state budget) mechanisms by re-designating villages as PTSL targets. However, several challenges hinder the resolution efforts, such as budget limitations, lack of personnel and equipment, and low community participation, resulting in unsatisfactory outcomes. Keywords: Cluster 3 Backlog in PTSL, K3 Distribution Pattern, K3 Causal Factors, K3 Resolution Efforts INTISARI Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan program untuk mempercepat dan menuntaskan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak di seluruh Indonesia dengan konsep desa lengkap. Semua bidang tanah dalam satu desa diukur, kemudian dilakukan klasterisasi bidang-bidang tersebut berdasarkan kajian data fisik dan data yuridis. Klasterisasi ini untuk memudahkan penanganan pada masing-masing tipologi permasalahan bidang tanah. Salah satu klaster adalah Klaster 3 (K3). Adanya bidang tanah K3 menyebabkan terhambatnya proses penerbitan sertipikat. Tujuan penelitian adalah mengetahui karakteristik dan sebaran K3 di Kabupaten Tojo Una-Una pada rentang PTSL 2018-2023, faktor penyebab, dan upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K3 mempunyai karakteristik K3.1 dan K3.3, dengan sebaran temporal pada rentang PTSL 2018 – 2022 yang sifatnya fluktuatif. Sebaran spasial K3 bersifat sporadis, terdapat di kebanyakan desa PTSL. Penyebab K3.1 adalah terbatasnya anggaran SHAT dibandingkan anggaran PBT, kurang lengkapnya berkas, dan tidak dibuatnya surat pernyataan BPHTB/PPh terhutang. Penyebab K3.3 adalah terbatasnya anggaran pengumpulan data yuridis, praktik mencetak bidang secara instan, dan tidak jelasnya pemilikan tanah. Penyelesaian K3 menggunakan mekanisme APBN dengan menetapkan kembali desa PTSL. Kendala dalam penyelesaian K3 yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pelaksana dan peralatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Kata Kunci: Klaster 3 Backlog PTSL, Pola Sebaran K3, Faktor Penyebab K3, Upaya Penyelesaian K3

Kolaborasi dan Sinergitas Multipihak dalam Pengamanan Aset Bendungan Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur Indonesia Shivam Vivekananda, Gipih; Yaqutun Nafis, Attin; Sabitha, Alifa; Aji Saputra, Muhamad; Agustian Putra, Ilham; Taufikurrahman, Taufikurrahman; Kusmiarto, Kusmiarto
Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i1.238

The Pandan Duri Dam in East Lombok Regency, a local government strategic asset, has residential settlement concerns due to ambiguous boundary delineations. The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) may cause overlapping land ownership claims. This study evaluates PTSL measures to protect local government assets and multi-stakeholder collaboration to resolve Pandan Duri Dam asset disputes. The mixed-methods research combines geographical analysis—using the 2024 PTSL parcel map, 2009 Google Earth imagery, 2024 UAV data, and the local government asset map—with qualitative interviews and field surveys with key officials. Secondary data included policy texts and spatial archives, while primary data came from 15 important informants. The survey found that locals occupied 14.3 hectares (3.2%) of the 448-hectare government asset area. PTSL has 1,104 registered land parcels, 149 of which overlap with the government asset, and 228 of 550 registration applications were refused owing to their buffer zone location. Government, academia, business, media, and community participation has improved mapping accuracy and policy transparency. This paper advocates GIS-based spatial analysis, cross-sectoral collaboration, and evidence-based policies to preserve regional assets. To avoid land disputes, the government should improve integrated monitoring systems and define asset borders. Pengamanan aset pemerintah daerah menjadi prioritas dalam Program PTSL, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mencegah sengketa dan penguasaan ilegal. Bendungan Pandan Duri merupakan salah satu bentuk aset pemerintah daerah, namun kenyataannya tidak terdapat batas kawasan bendungan di lapangan yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan mendaftarkan tanah mereka ke dalam program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan bidang-bidang tanah masyarakat yang terindikasi masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah dalam kegiatan PTSL di kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan data peta situasi pengadaan tanah bendungan pandan duri tahun 1996 yang belum terdigitalisasi, Peta Dasar UAV PTSL 2024, Citra Google earth 2009, dan bidang tanah hasil pengukuran satgas fisik PTSL. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial dengan overlay data spasial sesuai lokasi aslinya dan survei lapangan untuk meninjau batas fisik bidang tanah. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Lombok Timur menunjukkan 149 bidang tanah seluas 145.022 m² mengalami tumpang tindih dengan aset pemerintah. Kemudian dari 550 berkas permohonan PTSL yang masuk, sebanyak 228 berkas dikembalikan ke Kantor Desa karena tumpang tindih dengan aset pemda dan berada pada area yang berdekatan. Akhirnya, 322 berkas dinyatakan lolos pemeriksaan dan siap diproses untuk sertifikasi melalui program PTSL.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search