<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks kepailitan perusahaan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada ahli waris dari pemilik perusahaan yang telah meninggal dunia, dalam sengketa mengenai pembayaran bonus berdasarkan Akta No. 78 Tahun 1998. Dalam kasus ini, permohonan PKPU diajukan terhadap ahli waris tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur subjek hukum dalam kepailitan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengenal konsep PKPU terhadap ahli waris, serta tidak terdapat hubungan hukum yang jelas antara pemohon dan termohon. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi No. 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 membatalkan putusan sebelumnya dan menolak permohonan pailit. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan hukum PMH terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung serta perlunya pemahaman mendalam mengenai batas subjek dalam perkara kepailitan.]]>
Copyrights © 2025
