<![CDATA[Penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana. Untuk itu, penetapan tersangka harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti yang sah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Frasa "alat bukti yang sah" dalam KUHAP memiliki dua makna penting. Pertama, terkait dengan jenis alat bukti yang diakui oleh hukum, dan kedua, terkait dengan cara perolehan alat bukti tersebut, yang harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan prinsip exclusionary rules sebagai instrumen pengeculian alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip exclusionary rules dalam sidang praperadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan-putusan praperadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa menunjukkan hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah untuk membatalkan penetapan tersangka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman exclusionary rules ternyata sudah ada dan diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusan praperadilan di Indonesia. Namun, penerapannya masih bersifat implisit dan terbatas pada aspek formil saja. Serta implikasi hukum dari adanya penggunaan alat bukti yang tidak sah digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hakim praperadilan dapat membatalkan penetapan tersangka a quo atau menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Namun, batalnya penetapan tersangka ini tidak serta merta menghilangkan tidak pidana tersangka dan tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip exclusionary rules telah menjadi bagian inheren dari sistem hukum pidana di Indonesia, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat melalui reformasi hukum acara pidana yang lebih tegas. Serta, perlunya dinyatakan dengan tegas mengenai alat bukti yang tidak sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tersebut akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mendukung penerapan prinsip exclusionary rules secara efektif dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia. ]]>
Copyrights © 2025
