<![CDATA[PT Anugerah Suryo Propertindo telah diajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian oleh PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroda dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian (homologasi) namun majelis namun Mejelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/ Pn.Niaga.Jkt. Pst menolak dengan alasan tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai Perjanjian Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan Apakah penolakan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian oleh Majelis Hakim dalam Putusan 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/ Pn.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder, Sifat penelitian bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari Penelitian ini pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian ini dengan alasan tidak terbukti secara sederhana hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan permohonan pembatalan perdamaiain yang diajukan telah terpenuhi Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU solusi kedepanya Majelis hakim lebih memperhatikan serta menunjung tinggi kepastian hukum sehingga dapat memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.]]>
Copyrights © 2025
