<![CDATA[Ketahanan ekonomi petani padi dalam menghadapi perubahan iklim memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian lokal di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis kerangka hukum dan perlindungan hukum bagi petani padi sebagai strategi peningkatan ketahanan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian kebijakan hukum belum sepenuhnya efektif mendukung ketahanan ekonomi petani padi karena kurangnya implementasi konsisten dan koordinasi antar lembaga. Perlindungan hukum melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2023, serta penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Pandak, Rempoah, dan Cikidang, berperan penting dalam meningkatkan resiliensi dan kesejahteraan petani. Rekomendasi penelitian yaitu sebaiknya terdapat revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta pengembangan kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik petani lokal. Implikasi penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian.Kata Kunci : Ketahanan ekonomi, perubahan iklim, perlindungan hukum.]]>
Copyrights © 2025
