Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Agus Mardianto; Sukirman Sukirman; Suyadi Suyadi; M.I. Wiwik Yuni Hastuti; Khrisnoe Kartika; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14196

Perlindungan hukum mengenai HKI di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai Perundang-Undangan yang mendasarkan pada berbagai konvensi-konvensi internasional seperti Paris Convention For the Protection of Industrial Property yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 dan Trade Related Aspects on Intellectual Property Right (TRIPs) yang merupakan bagian dari World Trade Organization Agreement. Konvensi tersebut salah satunya membahas mengenai merek yang merupakan sebuah tanda untuk mengenali produk dan mengetahui kualitas barang. Perlindungan terhadap merek terkenal inilah yang membuat adanya instrumen hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain dengan alasan keterkenalan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baik untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Pihak lain tersebut seringkali dianggap memiliki iktikad tidak baik jika mendaftarkan merek yang merupakan merek terkenal. Pada Undang-Undang yang berlaku secara positif saat ini, perlindungan mengenai merek terkenal telah dimasukkan kedalam pengaturan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG sehingga dapat dijadikan sebagai dasar adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Banyak permasalahan merek terjadi pada merek terkenal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang undang atau state approach, pendekatan kasus atau case approach, dan juga metode pendekatan analitis atau analytical approach. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan merek merupakan sebuah upaya untuk membatalkan hak atas merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki “legal standing” yaitu pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.Kata Kunci:kajian yuridis, pembatalan merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.221

Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja seringkali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh pengusaha/pemberi kerja. Ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya. Sehingga perlu dikaji mengenai apakah perjanjian baku berupa perjanjian kerja menerapkan asas kebebasan berkontrak dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku berupa perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisisnya deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa perjanjian kerja merupakan “take it or leave it contract” yang harus menerapkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi nilai utama dan absolut karena mencerminkan keadilan bagi para pihak dan mengikat sebagai undang-undang. Asas kekebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam perjanjian kerja tidak dapat diterapkan sepenuhnya namun bergantung kepada kebutuhan masyarakat dan para pihak dalam mencapai tujuannya masing-masing dan selama memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, berdasarkan itikad baik, serta menerapkan asas keseimbangan.Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Perjanjian Kerja

Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19 Maria Mu'ti Wulandari; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.6736

Pandemi Covid-19 membuat usaha mikro dalam hal ini UMKM terkena dampak langsung terhadap kegiatan usahanya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,67% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada dapat menghimpun 60,5% dari total investasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kewirausahaan nasional dalam koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah menganalisis terkait peraturan-peraturan dan publikasi mengenai koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap memiliki berdaya saing dalam memajukan perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekenomian di Indonesia, sehingga memerlukan kolaborasi yang sinergis antar pihak yang terkait.

The Urgency of the Principle of Balance in the Service Bond Agreement of Lion Air Group Maria Mu’ti Wulandari; Ulil Afwa; Putri Ayu Sutrisno
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.902

The concept of balance is vital in work contracts, where mutual fulfillment of rights and obligations ensures justice. Specifically, this study will focus on the balance principle within the service bond work agreement at Lion Air Group, by examining its relevance and the legal protection it offers to pilots. Utilizing a normative juridical approach, the research analyzes the Lion Air Group Service Association Work Agreement. Findings reveal that the agreement between PT. Lion Mentari Airlines and its pilots employs standard clauses which fail to uphold the balance principle. There is an evident imbalance in the rights and obligations of the parties involved. Emphasizing the balance principle is crucial in standard contract agreements to address this disparity. The significance of this principle in work agreements extends to enhancing worker welfare, safeguarding against unjust practices, preventing illegal actions, strengthening industrial relations, and reducing workplace disputes. Overall, the study highlights the urgent need for equitable balance in work contracts to ensure fair and just treatment of all parties involved

Balancing Family Unity Principle and Familial Ties Prohibitions in Banyumas Credit Union Management Maria Mu'ti Wulandari
Notaire Vol. 8 No. 2 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i2.65539

The framework of Credit Unions (KSP) in Indonesia emphasizes family unity, grounded in Pancasila and the 1945 Constitution. The 2023 Ministry regulation restriction on familial ties in KSP management roles, prompting a study of balancing family unity with these prohibitions. This research sought to explore the balance between the family unity principle and the restrictions on familial ties in KSP management. This research adopted a sociological juridical approach, with data collection conducted through observation, in-depth interviews, and the acquisition of official documents from the Banyumas District Department of Labor, Cooperatives, and SMEs. The gathered data were subsequently analyzed using an analytical descriptive method. The findings revealed that out of the 54 KSPs operating from 2019 to 2023 in Banyumas, 10 were classified as Healthy, 43 as Moderately Healthy, and one Under Supervision. A balance between the two examined aspects was observed in the practices of various KSPs in Banyumas, though there remains room for strengthening the application of the family unity principle. In conclusion, within the context of “Balancing Family Unity Principle and Familial Ties Prohibitions in Banyumas Credit Union Management,” it is evident that KSPs in Banyumas have implemented the family unity principle while considering the prohibition of familial ties to prevent conflicts of interest, thereby enhancing the welfare and sustainability of the KSPs. Given these findings, it is recommended that structured education and training on harmonizing these principles be introduced to further enhance the health and functioning of KSPs in Banyumas.

Perlindungan Hukum Terhadap Petani Padi dalam Perubahan Iklim sebagai Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi di Banyumas Wulandari, Maria Mu'ti
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.85-105

Ketahanan ekonomi petani padi dalam menghadapi perubahan iklim memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian lokal di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis kerangka hukum dan perlindungan hukum bagi petani padi sebagai strategi peningkatan ketahanan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian kebijakan hukum belum sepenuhnya efektif mendukung ketahanan ekonomi petani padi karena kurangnya implementasi konsisten dan koordinasi antar lembaga. Perlindungan hukum melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2023, serta penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Pandak, Rempoah, dan Cikidang, berperan penting dalam meningkatkan resiliensi dan kesejahteraan petani. Rekomendasi penelitian yaitu sebaiknya terdapat revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta pengembangan kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik petani lokal. Implikasi penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian.Kata Kunci : Ketahanan ekonomi, perubahan iklim, perlindungan hukum.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search