Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi

Deswita, Triana
Sudarti, Elly
Wahyudi, Dheny

PAMPAS: Journal of Criminal Law
Vol. 6 No. 2 (2025)

The purpose of the study was to determine and analyze how the Prisoner Guidance Assessment System is regulated in the decree of the Director General of the Ministry of Law and Human Rights No. PAS-10.OT.02.02 of 2021 concerning the prisoner guidance assessment system and how it is implemented in the Class IIA Correctional Institution in Jambi City. This study uses an empirical legal method and the results of this study indicate that the Class IIA Prison in Jambi City, which is designated as a maximum security type prison, applies four guidance assessment variables, namely personality, independence, attitude, and mental condition, where in the regulations on the Revitalization of Correctional Services only three variables should be used for this type. This can happen because there was no data collection between inmates (WBP) sorted according to the level of risk of inmates (WBP), so that the Class IIA Prison in Jambi City implements the four guidance variables. In addition, several inhibiting factors were also found, such as excess capacity, limited facilities and infrastructure, and the number of officers that is not comparable to the number of inmates. Abstrak Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang di atur dalam keputusan direktur jendral KEMENKUMHAM No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana dan bagaimana implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Kota Jambi, yang ditetapkan sebagai lapas dengan tipe maximum security, menerapkan keempat variabel penilaian pembinaan, yaitu kepribadian, kemandirian, sikap, dan kondisi mental, yang mana pada peraturan tentang Revitalisai penyelenggaraan pemasyarakatan seharusnya tiga variabel saja yang digunakan untuk tipe ini. Hal ini dapat terjadi karena tidak ditemukan adanya pendataan antara warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang diurut berdasarkan tingkat resiko warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi menjalankan keempat variabel pembinaan. Selain itu, ditemukan juga beberapa faktor penghambat seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana prasarana, dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.