Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Dheny Wahyudi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi Utary, Sisi Delica; Hafrida, Hafrida; Wahyudi, Dheny
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31809

Abstract

The use of fine categories is intended to provide a clear pattern for the highest sanctions set for various offenses, in this case offenses against protected animals. Protected animals are animals that are protected by the government. The decision of Jambi District Court Judge is considered to have exceeded the maximum penalty provided for in Article 40 (2) Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, so that it becomes Article 65 (2) KUHP. The problem discussed in this work is how the judge uses legal considerations in imposing a fine exceeding the maximum limit the amount of the verdict and the judge's consideration in imposing a fine exceeding the maximum pada Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. The research was conducted using a prescriptive legal approach. Data collection was carried out by means of literatures study. This research resulted in conclusions. That is, the judge's decision is considered to exceed the maximum criminal limit of Article 40 (2) Law Number 5 of 1990. Based on the conclusions, it’s recommended that prosecutors be more careful in determining the punishment and be more specific in preparing the prosecution. The need to change the criminal provisions in the judge's decision. Abstrak Tujuan penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Fokus dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melebihi batas maksimum, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan hakim tersebut melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat. Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.
Bentuk Amicus Curiae Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual WI, Cindy; Haryadi, Haryadi; Wahyudi, Dheny
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33454

Abstract

This article aims to analyze the form of Amicus Curiae (Friends of the Court) towards children as victims of sexual violence. The use of the Amicus curiae concept is very important in deciding cases of children as victims of sexual violence, which can support judges in making decisions. In deciding child cases and in order to defend children's rights as victims of sexual violence. This is because Amicus Curiae has the goal of making light of the situation of a case being examined by the court. The type of research applied is the Normative Juridical method. This article founds that there is no definite legal provision regarding the enactment of regulations related to the role of Amicus Curiae in proving criminal acts in Indonesia. Although the Criminal Procedure Code does not specifically state the status of a letter issued by Amicus Curiae as evidence, the letter can be used as a witness, expert testimony, evidence or statement of the accused. Amicus Curiae can be divided into two types, namely written or called Amicus Brief, and oral or delivery of information that explains directly before the court. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Bentuk Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Penggunaan konsep Amicus curiae sangat penting dalam memutuskan kasus anak sebagai korban Kekerasan seksual, yang dapat mendukung hakim dalam membuat keputusan. Dalam memutuskan kasus anak dan guna mempertahankan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan Amicus Curiae memiliki tujuan untuk membuat terang mengenai duduknya suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Jenis penelitian yang diterapkan ialah metode Yuridis Normatif. Artikel ini menghasilkan temuan bahwa belum ada ketentuan hukum yang pasti mengenai pemberlakuan peraturan terkait peran Amicus Curiae dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara khusus menyebutkan status surat yang dikeluarkan oleh Amicus Curiae sebagai bukti, surat tersebut dapat dijadikan saksi, keterangan ahli, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Amicus Curiae dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis atau disebut Amicus Brief, dan lisan atau penyampaian keterangan yang menjelaskan secara langsung di hadapan persidangan.
Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika Wahyudi, Dheny; Usman, Usman; Haryadi, Haryadi; Erwin, Erwin
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.79 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17310

Abstract

Banyaknya berita tentang peredaran narkotika melalui media cetak maupun elektronik tentunya akan menimbulkan kekhawatiran dan menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi, mengingat korbannya adalah generasi muda yang diharapkan akan menejadi generasi yang berkualitas, generasi cerdas yang akan membangun negara di masa depan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka Kegiatan ini berdampak positif karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah dan menanggulangai penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat untuk dapat berepran aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan bermitra dengan Kepala Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: meliputi: Persiapan, penyampaian materi, evaluasi dan penyusunan laporan. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif, karena dapat memberikan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan narkotika dan cara pencegahan dan penanggulannya yang dapat dilakukan masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying Rakhmawati, Dessy; Wahyudi, Dheny; Munandar, Tri Imam; Liyus, Herry
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.41613

Abstract

The aim of this research is to (1) find out the legal arrangements for children who are victims of bullying (2) find out what form of legal protection is given to children as victims of bullying. The formulation of the problem in this research is (1) What are the legal arrangements for children who become victims of bullying? Victims of Bullying according to the Child Protection Law? (2) What form of legal protection is provided to children who are victims of bullying? The research method used is empirical juridical because the author conducted research to see the gap between das sollen (what should be) and das sein (reality) in the Child Protection Law. The results of this research are legal arrangements for victims of bullying according to Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002, concerning child protection, namely article 1 number 16, article 54, article 59 paragraph (2) letter i, article 76c, article 71d paragraph (1) in conjunction with article 59 paragraph (2) letter i. Then there are several efforts made by the DPMPPA (Department of Women's Community Empowerment and Child Protection) to provide protection for victims of bullying, including: public complaints, victim outreach, counseling and psychologists, legal consultation referrals, temporary shelter, mediation, and victim assistance. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum terkait anak yang menjadi korban perundungan (bullying), dan (2) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perundungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perundungan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, karena bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya terjadi) dan das sein (kenyataan) dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait korban perundungan merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 16, Pasal 54, Pasal 59 ayat (2) huruf i, Pasal 76C, dan Pasal 71D ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (2) huruf I, Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) untuk memberikan perlindungan kepada korban perundungan meliputi: menerima pengaduan dari masyarakat, menjangkau korban, menyediakan layanan konseling dan psikologi, memberikan rujukan konsultasi hukum, menyediakan tempat penampungan sementara, melakukan mediasi, serta mendampingi korban selama proses pemulihan.
Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi Deswita, Triana; Sudarti, Elly; Wahyudi, Dheny
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i2.40924

Abstract

The purpose of the study was to determine and analyze how the Prisoner Guidance Assessment System is regulated in the decree of the Director General of the Ministry of Law and Human Rights No. PAS-10.OT.02.02 of 2021 concerning the prisoner guidance assessment system and how it is implemented in the Class IIA Correctional Institution in Jambi City. This study uses an empirical legal method and the results of this study indicate that the Class IIA Prison in Jambi City, which is designated as a maximum security type prison, applies four guidance assessment variables, namely personality, independence, attitude, and mental condition, where in the regulations on the Revitalization of Correctional Services only three variables should be used for this type. This can happen because there was no data collection between inmates (WBP) sorted according to the level of risk of inmates (WBP), so that the Class IIA Prison in Jambi City implements the four guidance variables. In addition, several inhibiting factors were also found, such as excess capacity, limited facilities and infrastructure, and the number of officers that is not comparable to the number of inmates. Abstrak Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang di atur dalam keputusan direktur jendral KEMENKUMHAM No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana dan bagaimana implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Kota Jambi, yang ditetapkan sebagai lapas dengan tipe maximum security, menerapkan keempat variabel penilaian pembinaan, yaitu kepribadian, kemandirian, sikap, dan kondisi mental, yang mana pada peraturan tentang Revitalisai penyelenggaraan pemasyarakatan seharusnya tiga variabel saja yang digunakan untuk tipe ini. Hal ini dapat terjadi karena tidak ditemukan adanya pendataan antara warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang diurut berdasarkan tingkat resiko warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi menjalankan keempat variabel pembinaan. Selain itu, ditemukan juga beberapa faktor penghambat seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana prasarana, dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. 
Co-Authors Deswita, Triana Erwin Erwin Hafrida Hafrida Haryadi - Liyus, Herry Munandar, Tri Imam Rakhmawati, Dessy Sudarti . Usman Usman Utary, Sisi Delica WI, Cindy