Governance jaringan memiliki peran penting dalam kerangka regulasi kebijakan investasi publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara ahli untuk memahami bagaimana aktor institusional berkolaborasi dalam pembentukan regulasi investasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa governance jaringan memungkinkan fleksibilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan akuntabilitas yang tersebar, namun dibatasi oleh inersia birokrasi dan asimetri kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Studi ini menekankan pentingnya modal sosial dalam mempertahankan kolaborasi yang efektif, serta peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jaringan tata kelola yang berhasil membutuhkan kepercayaan yang kuat antar institusi serta kapasitas adaptif untuk merespons perubahan kondisi ekonomi. Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan yang ingin mengoptimalkan kerangka investasi di negara berkembang seperti Indonesia.
                        
                        
                        
                        
                            
                                Copyrights © 2025