<![CDATA[Ultimum Remedium merupakan salah satu asas hukum pidana di Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atas asas itu terdapat suatu alternatif untuk upaya terakhir yaitu penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Substansi pada penegakan hukum sangat memegang peranan penting sebagai pedoman perilaku bagi aparat dan dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana Hukum pidana termasuk juga ke dalam hukum pidana perpajakan pasalnya selalu memberikan derita dan kesusahan tersendiri bagi yang dijatuhkan sanksi pidana, karena hal tersebut sanksi pidana jarang digunakan. Teori hukum yang digunakan Azas Ultimum Remedium dan Teori Penegakan Hukum. Hasil Penelitian pelaksanaan pengembalian kerugian Negara atas tindak pidana bea cukai dalam penerapan asas ulitimum remedium yang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai bahwa salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, maka pelanggaran yang dilakukannya tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. upaya untuk menerapkan suatu bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada bagaimana mewujudkan keadilan restoratif. penyidikan PPNS Bea dan Cukai penegakan hukum terhadap pelaku pidana cukai rokok diatur penjualan rokok ilegal yaitu diatur dalam Udang-Undang No 39 Tahun 2007 pasal 54 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Penerapan asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum tindak pidana cukai sebagai upaya pengembalian kerugian negara bahwa dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap cukai rokok adalah melalui sosialisasi, melalui evaluasi langsung dilapangan, melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Selain itu juga perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai dan penindakan sehingga pelanggaran pidana yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik curang.]]>
Copyrights © 2025
