<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah terhadap kebijakan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.19, dan untuk menjelaskan apakah bentuk sanksi terhadap pelanggar PSBB dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila melihat dari rumusan Pasal 4 PP PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara atas kebijakan PSBB terhadap masyarakat yang telah terkena dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tidak tegas dan tidak terarahnya suatu tindakan terhadap regulasi produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah terhadap rakyat akan mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri, bahkan merambat kepada keselamatan hidup serta melanggar ketentuan yang ada dalam konstitusi. Kemudian penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dirasa kurang tepat atau tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum, sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.]]>
Copyrights © 2022
